PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MEMFASILITASI TERJADINYA PROSTITUSI TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

ABSTRAK Adanya fenomena baru yaitu prostitusi melalui media online yang merupakan salah satu bagian dari cyber crime, membuat adanya sisi gelap dari aktivitas di dunia maya yang mengakibatkan anak-anak menjadi korbannya. Pada KUHP, hal ini diatur dalam Pasal 296 dan 506 KUHP. Sedangkan pada aturan khusus yang mengatur tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi melalui media online diantaranya yaitu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yakni pada pasal 27 ayat 1. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: a) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang? b) Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang?. Metode pendekatan masalah penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang melihat perundang-undangan yang ada dengan fakta di lapangan. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti yaitu Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online oleh unit PPA Polresta Padang, telah sesuai dengan tahapan penyidikan yang telah ditetapkan yaitu laporan polisi, proses penyidikan, proses pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Kendala diantaranya yaitu Sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi terbatas,identitas pelaku yang sering dipalsukan, kurang memadai sarana prasarana dan Kurang aktifnya saksi korban dalam pemeriksaan. Adapun saran dari penulis yakni pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online perlu lebih ditingkatkan dengan cara menambah sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi untuk kelancaran dan kepastian hukum karena praktek prostitusi yang dilakukan oleh para pelaku adalah melalui media online. Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Prostitusi, Media Onlin