TANGGUNG JAWAB TERBATAS INDUK PERUSAHAAN BUMN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019 TAHUN 2019

Status of BUMN Subsidiaries in Supreme Court Decision No. 21 / HUM / 2017 states that the status of BUMN subsidiaries is BUMN. However, with the Constitutional Court Decision Number 01 / PHPU-PRES / XVII / 2019 which confirms that BUMN subsidiaries do not have BUMN status resulting in a mismatch between das sein (in fact) and das sollen (should be), where in fact from the operational point of view the subsidiary is still very reflects the involvement of its parent company as a BUMN, and this will also affect the parent company accountability system for BUMN subsidiaries in the concept of Limited Liabilities. This research uses a normative legal research method with a normative - empirical approach, and in carrying out the analysis not only normative-qualitative, but first makes an effort to establish criteria for identification, classification and systematization and comes to legal discovery whether in the form of legal interpretation or construction. law to give birth to a legal argumentStatus Anak Perusahaan BUMN dalam Putusan Mahkamah Agung No. 21/HUM/2017 menyebutkan bahwa status anak Perusahaan BUMN adalah BUMN. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN tidak berstatus BUMN mengakibatkan ketidaksesuaian antara das sein (senyatanya) dengan das sollen (seyogyanya), dimana pada kenyataannya dari segi operasional anak perusahaan masih sangat mencerminkan keterlibatan induk perusahaannya sebagai BUMN, dan hal tersebut juga akan mempengaruhi sistem pertanggung jawaban korporasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan BUMN dalam konsep Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liabilities). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif - empiris, dan dalam melakukan analisa tidak hanya secara normatif-kualitatif saja, akan tetapi terlebih dahulu melakukan upaya penetapan kriteria identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi serta sampai pada upaya penemuan hukum apakah berupa interpretasi hukum ataukah konstruksi hukum untuk melahirkan suatu argumentasi huku