KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

ABSTRACTThe position of children from a siri marriage before the law is very weak. Because without statutory registration, the child born from the marriage cannot be legally proven to be the legal child of the father. However, after the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 so that the child outside of marriage or the child from a unmarried marriage also has a civil relationship with his biological father if it can be proven based on scientific technology and / or other evidence according to law. Meanwhile, the position of a child from a siri marriage according to Islamic law is considered valid in Islamic law and is entitled to recognition from the father and his father's family and to receive rights as a child, including inheritance rights from his parents.Keywords: Children status, Inheritance Rights, Siri Marriage, Islamic Law.ABSTRAKKedudukan anak dari perkawinan siri di depan hukum sangat lemah. Karena tanpa adanya pencatatan secara hukum Negara maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum merupakan anak sah dari ayahnya. Namun, setelah adanya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sehingga anak luar kawin atau anak dari perkawinan siri tersebut juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Sedangkan kedudukan anak dari perkawinan siri menurut hukum Islam yaitu dianggap sah dalam hukum Islam dan berhak mendapat pengakuan dari ayah dan keluarga ayahnya serta mendapat hak sebagai anak termasuk hak waris dari orang tuanya.Kata Kunci: Kedudukan Anak, Hak Waris, Perkawinan Siri, Hukum Islam