Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun di Polres Tanjung Jabung Timur. Untuk memahami dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di bawah ancaman 7 (tujuh) tahun oleh Unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa faktor yang menyebabkan penahanan terhadap pelaku anak yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Tanjung Jabung adalah memberikan perlindungan terhadap ancaman serangan balasan dari korban, menghindari penghilangan barang bukti serta takut akan melarikan diri. Adapun kendala kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga tempat penahanan anak dilakukan di suatu ruangan khusus di Polres Tanjung Jabung Timur. Kurangnya dukungan dan kerjasama lembaga serta pelaksanaan ganti rugi yang tidak terlaksana sesuai kesepakatan. ABSTRACT This study aims to understand and determine the factors of detention of children who commit criminal acts which are punishable by under 7 (seven) years at the Tanjung Jabung Timur Police. To understand and find out what obstacles are faced in detention of children who commit criminal acts under the threat of 7 (seven) years by the PPA Unit of the Tanjung Jabung Timur Police. The results obtained in this study indicate that the factors that led to the detention of child perpetrators by the PPA Unit of the Tanjung Jabung Police were providing protection against the threat of retaliatory attacks from the victim, avoiding the loss of evidence and fear of running away. The obstacles faced are the limited facilities and infrastructure in East Tanjung Jabung Regency so that the place for detention of children is carried out in a special room at the Tanjung Jabung Timur Police. Lack of institutional support and cooperation and implementation of compensation that was not implemented according to the agreement