Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)

AbstrakAnak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Namun ketika anak berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, Negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak pelak tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dimana menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar peradilan yang disebut diversi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dan perundang-undangan terkait anak. Dalam hal ini Polres Tegal berupaya mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi baik hambatan eksternal maupun internal dengan berbagai solusi yang bertujuan untuk melancarkan pelaksanaan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan anak yang menjadi acuan keberhasilan bagi Polres Tegal di masa datang dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.Keywords: Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak. AbstractChildren are an asset of the nation, as part of the young generation of children plays a very strategic role as a successor of a nation. However, when the child is dealing with the law as a criminal offender, the State must enforce special law enforcement for child prostitution through law enforcement agencies in Indonesia. The implementation of law enforcement on child crime as perpetrator in the criminal justice system where the child becomes two processes that is in the process of justice and outside the judicial process which in the case of children as perpetrators of criminal acts, preferably to go beyond the process of judiciary called diversi which aims to protect the rights of children already laid down in the 1945 constitution of the Indonesian republic and the legislation relating to children. in this case Tegal Police try to overcome obstacles that happened both external and internal obstacle with various solution which aim to launch balanced implementation between law enforcement and child protection as a reference for the future success of Tegal Polres in handling child cases as perpetrators of crime.Keywords: Law Enforcement, Criminal Actors, Child Criminal Justice System