KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PIHAK LUAR NEGERI (Perspektif Hukum Administrasi Negara)

The development of local region needs many resources, and one of them could be gainedthrough foreign country in the form of cooporation relationship between the LocalGovernment and the foreign party. Such kind of cooporation is reliable in the context ofdecentralization implementation in Indonesia. In the decentralization, the CentralGovernment devolves several powers to the Local Government, so with those powers, itcould manage its own needs based on its unique local condition. In the Indonesian legalsystem, the cooporation between the Local Government and the foreign party is ruledunder several acts and regulations, and the aims are to establish such cooporation workseffectively, efficiently, and not disturb the Indonesian system relating to the relationshipbetween the Central Government and the Local GovernmentPembangunan daerah membutuhkan banyak sumber daya dan salah satu sumber dayatersebut bisa diperoleh dari pihak di luar negeri melalui kerja sama yang dilaksanakan olehPemerintah Daerah dan pihak luar negeri. Dalam era penerapan desentralisasi, hal tersebutdimungkinkan mengingat Pemerintah Pusat memang sudah melimpahkan sebagianwewenangnya agar Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tanggadaerahnya masing-masing berdasarkan kebutuhan serta keadaan daerahnya. Dalam sistemhukum Indonesia, pengaturan mengenai kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihakluar negeri sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan agarpelaksanaannya bisa berjalan efektif, efisien dan tidak mengganggu sistem hubunganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berlaku di Negara Indonesi