PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA TERBITNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018 (STUDI DI KOTA PEKANBARU)

Badan usaha merupakan bentuk perusahaan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan penyatuan modal untuk mencapai tujuan tertentu, salah satu badan usaha yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah persekutuan komanditer. Persekutuan Komanditer merupakan suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terkait pendirian persekutuan komanditer, terjadi perubahan dalam cara pendaftarannya. Berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, bahwa setiap persekutuan komanditer harus melakukan pendaftaran secara elektronik. Terhadap persekutuan komanditer yang telah didaftarkan melalui Pengadilan Negeri, wajib didaftarkan kembali melalui sistem administrasi secara elektronik yang disebut juga pencatatan pendaftaran. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi di Kota Pekanbaru)? 2) Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan menekankan pada kenyataan di lapangan, kemudian dikaitkan dengan aspek hukum atau Peraturan Perundang- undangan yang berlaku berkenan dengan objek penelitian. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer menggunakan sistem online di Kota Pekanbaru baru berjalan efektif pada tahun 2019, berlakunya aturan ini berdampak terhadap penurunan minat para pelaku usaha khususnya di Kota Pekanbaru dalam mendirikan persekutuan komanditer, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan. 2) Terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran, maka akan dibekukan dan dianggap sebagai persekutuan perdata pada umumnya