KEABSAHAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Pasal 23 KUHDagang menentukan pendaftaran diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Sedangkan di dalam Pasal 3 Ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatakan bahwa pendaftaran diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Melihat hal itu maka persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan masalah Statute Approach dan Conseptual Approach. Ditarik kesimpulan pertama, Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini maka pendaftaran CV menjadi lebih mudah dan lebih teratur dan juga hal ini menjadikan para investor lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai CV yang telah terdaftar di SABU. Problematika pendirian CV dari Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ini ialah pertama, pendirian CV wajib memesan nama terlebih dahulu sebelum akhirnya mendaftarkan Cv-nya di SABU. Kedua, tempat pendaftaran CV diubah ke SABU. Ketiga, pendirian CV diwajibkan menggunakan akta otentik