Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming

The rapid community gathering followed by the rapid advancement of technology with the internet not only brought positive but also tucked in negatively, one of which developed developing follow-up section on the abuse of children called child care carried out by using internet technology which is increasingly becoming a necessity the main community. Child care unwittingly began to occur in Indonesia, began to emerge several cases discussed are child care. The emergence of this new criminal act is not accompanied by supporting legal instruments as evidenced by the absence of special agreement relating to this crime requiring legal officers who find difficulties in processing child care cases that have been carried out. The only way for the police to take discretion is to be able to sentence the victim. The method used in this renewal is a method that is approved by juridical normative using the Statute Approach which uses literature and legislation relating to the topics discussed. Child grooming crime is still classified as a criminal new offense in Indonesia so that there are no specific regulations related to it. So that perpetrators of these crimes can still be held accountable for their actions, law enforcement officials take the policy of discretion as a way out of this.Pesatnya perkembangan masyarakat yang diikuti pula dengan makin majunya teknologi dengan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga terselip dampak negative di dalamnya, salah satunya adalah berkembangnya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yang disebut dengan child grooming yang mana tindak pidana ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet yang makin menjadi kebutuhan utama masyarakat. Tindak pidana child grooming tanpa disadari mulai terjadi di Indonesia, mulai muncul beberapa kasus yang apabila dianalisis merupakan child grooming. Munculnya tindak pidana baru ini tidak diiringi dengan instrument hukum yang mendukung dibuktikan dengan belum adanya pengaturan mengkhusus yang mengatur mengenai tindak pidana ini sehingga aparat hukum mengakui menemukan kesulitan dalam memproses kasus child grooming yang telah terjadi. Satu-satunya cara polisi mengambil diskresi untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan yuridis normative dengan menggunakan pendekatan The Statute Approach yang mana menggunakan literature dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tindak pidana child grooming masih tergolong sebagai tindak pidana baru di Indonesia sehingga belum ada peraturan yang mengkhusus terkait hal tersebut. Sehingga agar pelaku dari tindak pidana ini tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka aparat penegak hukum mengambil kebijakan berupa diskresi sebagai jalan keluar terhadap hal in