The affirmative action policy through the provision of a 30 % quota of parliamentary seats has been passed three times in legislative elections2004, 2009, and 2014. Yet, the desired representation still cannot be achieved and even the figure of 20% has not been able to accomplish. Whereas, women representation in the parliamentary is something that very basic in order to meet womens political rights in the state. Men and women should have the equal opportunity to participate and to have control in running the government. However, there are still few women who plunge into politics. In addition to the dominant role of the party elite and inadequate recruitment system of the legislative candidates, political education is also still very minima...
Women who run in local elections (constituencies) are still considered minimal. This condition is ve...
Penelitian ini bertujuan untuk menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. Penelit...
Women who run in local elections (constituencies) are still considered minimal. This condition is ve...
Women's representation in elections has been limited to only 30% (thirty percent) of the total numbe...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Affirmative action is used as a basic for the quota of women in Central and Local Representative Bod...
Isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30% pada pemilu 2004, namun h...
Keterlibatan perempuan dalam bidang politik mendapatkan hambatan yang luarbiasa, terutama masih mele...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Despite various existence of ratified UN Conventions and other international and national policies, ...
Despite various existence of ratified UN Conventions and other international and national policies, ...
Women who run in local elections (constituencies) are still considered minimal. This condition is ve...
Penelitian ini bertujuan untuk menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. Penelit...
Women who run in local elections (constituencies) are still considered minimal. This condition is ve...
Women's representation in elections has been limited to only 30% (thirty percent) of the total numbe...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Affirmative action is used as a basic for the quota of women in Central and Local Representative Bod...
Isu keterwakilan perempuan memperoleh tempat sejak diterapkannya kuota 30% pada pemilu 2004, namun h...
Keterlibatan perempuan dalam bidang politik mendapatkan hambatan yang luarbiasa, terutama masih mele...
Kebijakan affirmative action merupakan bentuk diksriminasi positif bagi perempuan di Indonesia untuk...
Despite various existence of ratified UN Conventions and other international and national policies, ...
Despite various existence of ratified UN Conventions and other international and national policies, ...
Women who run in local elections (constituencies) are still considered minimal. This condition is ve...
Penelitian ini bertujuan untuk menakar kebijakan affirmative action dalam sistem kepartaian. Penelit...
Women who run in local elections (constituencies) are still considered minimal. This condition is ve...