OPTIMALISASI KUOTA PEREMPUAN DI PARLEMEN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24/PUU-VI/2008.

Women's representation in elections has been limited to only 30% (thirty percent) of the total number of MPs. This shows that in addition to women's inactivity in politics, gender issues can be an indicator of the legislative candidate's victory in the general election. This is very contrary to the number of Indonesians who are mostly women. The Constitutional Court in Decision Number 22-24 / PUU-VI / 2008 affirms the concept of the constitutionality of affirmative action. The regulation on the 30% quota of women is not a large number of women in Parliament, but only on the number of women at the time of the election of legislative candidates in the General Election. This becomes an irony because it is arranged only at the time of general election that in fact then women have to compete again with men in the general election.Keywords: Affirmative positive, Parliament, Court Decision No. 22-24.Keterwakilan perempuan di pemilihan umum telah dibatasi hanya berkisar 30% (tiga puluh persen) dari total keseluruhan jumlah anggota parlemen. Hal ini sangatlah menunjukkan bahwa disamping kurang aktifnya perempuan untuk terjun dalam bidang politik, masalah gender pun dapat menjadi indikator kemenangan calon legislatif dalam pemilihan umum. Hal ini sangat bertolak belakang dari jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar merupakan perempuan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut menegaskan konsep konstitusionalitas affirmative action. Pengaturan mengenai jumlah kuota 30% perempuan itu bukanlah merupakan suatu bentuk banyaknya jumlah perempuan di Parlemen, akan tetapi hanya berdasarkan pada jumlah perempuan pada saat penilihan calon legislatif di Pemilihan Umum. Hal ini menjadi suatu ironi karena yang diatur hanya pada saat pemilihan umum saja yang notabene kemudian perempuan harus bersaing kembali dengan pria dalam pemilihan umum.Kata Kunci: Afirmatif positif, Parlemen, Putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008