KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak Indonesia adalah negara hukum yang merupakan sebuah pencerminan dari penerapan konsep demokrasi. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung adalah bentuk wujud nyata dari kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk menghasilkan negara yang demokratis, tidak terlepas dengan adanya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dalam penyelesaian pelanggaran Pemilihan Umum di Tahun 2019 (2) mengetahui pelaksanaan pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Tegal di Tahun 2019. Jenis penelitian adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif-empiris, teknik pengumpulan datanya melalui Riset kepustakaan dan analisis dengan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selama penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2019, Bawaslu Kota Tegal tidak meregistrasi laporan. Hanya menemukan sejumlah 8 (delapan) temuan dugaan pelanggaran dan dinyatakan bukan pelanggaran karena tidak dapat di proses secara hukum. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Kata Kunci, Negara Hukum, Demokrasi, Pemilu, Bawaslu