Quo Vadis Pilkada Indonesia

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, pemilihan kepala daerah adalah persoalan open legal policy, sehingga pemilihan langsung maupun tidak langsung adalah sama-sama pemilihan yang demokratis. Karena itu, hal ini tidak perlu disoalkan. Hal yang perlu disoalkan adalah mengapa pemilihan kepala daerah selama ini banyak menghasilkan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.   Based on Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution, the election of regional heads is a matter of open legal policy, so that direct or indirect election is the same democratic election. Therefore, this does not need to be disputed. The thing that needs to be addressed is why the election of regional heads so far resulted in many heads of regions involved in corruption cases