ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH

Riki Juanda (2017) :Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan Perspektif Fiqh Muamalah Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan perkembangan masyarakat yang telah mendorong munculnya perkembangan tata keloa dana zakat oleh amil zakat. bahwa dalam penyaluran dana zakat ada upaya perluasan manfaat agar lebih dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya adalah dalam bentuk aset kelolaan. Sehingga muncul pertannyaan dari masyarakat tentang hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana fatwa MUI no. 14 tahun 2011 membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan dan bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fatwa MUI no. 14 tahun 2011 membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaaan dan menjelaskan perspektif fiqh muamalah terhadap penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolalan. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Adapun sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer yaitu fatwa no 14 tahun 2011, sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, dan sember data tersier yaitu kamus-kamus. Tehnik pengumpul data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Sedangkan untuk analisa data, penulis menggunakan diskriptif kualitatif dengan tehnik contens analisys, Hasil dari penelitian dari adalah MUI membolehkan penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan jika dengan ketentuan bahwa tidak ada kebutuhan mendesak bagi mustahiq zakat, manfaat dari aset kelolaan hannya diperuntukan bagi mustahiq zakat dan bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan. Dalam menjawab permasalahan tersebut MUI mengacu kepada pendapat fuqaha’ klasik diantaranya Imam Zainuddin al-Malibari, Imam al-Ramli, dan Imam Ibn Taimiyah. Adapun perspektif fiqh muamalah tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah mubah (boleh) dengan ketentuan bahwa zakat itu adalah zakat maal dan yang diinvestasikan itu adalah bagian harta milik Amil, Fisabilillah, Ibnu Sabil, dan Mualaf karna ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan salah satunya yaitu memberi manfaat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan bagian harta untuk Fakir, Miskin, Grarimin dan Riqab harus didistribusikan secara langsung (tidak diinvestasikan kepada aset kelolaan) karna kebutuhan mereka lebih mendesak untuk segera dipenuhi