Tuntutan bebas dalam perkara pidana

Buku ini ditulis berdasarkan keresahan penulis ketika membaca bunyi Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP, dimana dari bunyi Pasal tersebut, seolah-olah kepada setiap terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan, bagi Penuntut Umum tidak ada pilihan lain kecuali harus menuntut pidana. Apabila benar demikian pemahamannya, maka hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi para terdakwa, karena ternyata asas praduga tak bersalah tidak dapat dinikmati oleh terdakwa. Tulisan ini merupakan bagian dari hukum acara pidana yang pembahasannya tidak hanya didasarkan pada Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8/1981) tetapi juga didasarkan pada produk internal dari Kejaksaan Republik Indonesia, baik berupa Surat Edaran maupun Surat jaksa Agung yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi di Indonesia yang berhubungan dengan tugas penuntutan yang harus dilakukan oleh Penuntut umum dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah, asas kebenaran materiel dan juga teori keadilan