Kajian Berlakunya Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyuapan Pejabat Publik Asing Dalam Transaksi Bisnis Internasional

Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah berlakunya hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis Internasional. Hal ini dilatarbelakangi berkembangnya bentuk dan jenis tindak pidana korupsi salah satunya yakni penyuapan. Hukum pidana Indonesia secara umum mempunyai pengaturan mengenai penyuapan terhadap pegawai negeri/ penyelenggara negara yang terkandung dalam Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun hukum pidana Indonesia belum mengatur secara khusus dan lebih dalam mengenai tindak pidana penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis Internasional. Upaya untuk mengetahui berlakunya Hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis Internasional, maka jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan Statute Approach, kemudian seluruh bahan hukum yang ada dianalisis menggunakan metode interpretasi perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa hukum pidana Indonesia memberlakukan secara umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana penyuapan pegawai negeri/ penyelenggara negara dan sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia, Namun belum mempunyai peraturan khusus mengenai tindak pidana penyuapan pejabat publik asing dalam transaksi bisnis Internasional. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi Internasional mengenai penyuapan pejabat publik asing dalam peraturan perundang-undang hukum pidana Indonesia agar Indonesia memiliki pengaturan khusus mengenai tindak pidana penyuapan pejabat publik asing