Praktik waris Anak Angkat pada Suku Melayu Riau Selat Panjang

Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman jahiliyah, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, berarti sesorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya, akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri. Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum Nasional. Setiap persoalan yang terjadi harus berpatokan kepada landasan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan Undang-undang yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut hukum Islam, hukum adat suku Melayu Riau Selat Panjang dan hukum Nasional, serta memahami praktek mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian keperpustakaan, sedangkan dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Setelah dilakukan penelitian oleh penyusun, maka terungkaplah adanya ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa status anak angkat yang menyatakan bahwa status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga dia tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat. Sedangkan menurut KUHperdata dinyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (ab instestato) ataupun dengan adanya surat wasiat (testament). Sedangkan menurut hukum adat Suku Melayu Riau Selat Panjang terbatas artinya hanya mewarisi harta gono gini dan tidak mewarisi harta pusaka dan besarnya tidak boleh melebihi sepertiga harta. Selain itu, pengangkatan anak terkadanag mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung sehingga tidak dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adapun menurut hukum Islam dan pasal 39 Undang-undang No 23 tahun 2002 mengatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutuskan hubungan darah. Dengan demikian, anak angkat dimungkinkan untuk menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dikarenakan adanya hubungan darah