HAK MENERIMA ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Skripsi yang berjudul HAK MENERIMA ANAK ANGKAT ATAS HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT MELALUI WASIAT WAJIBAH DI TINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM ini dilatarbelakangi oleh ketentuan KHI yang menyebutkan bahwa anak angkat dapat menerima harta peninggalan orang tua angkatnya maksimal 1/3 (sepertiga) melalui wasiat wajibah. Hal ini dianggap sebagai salah satu cara penyelesaian masalah terhadap anak angkat dalam sistem kewarisan Islam. Oleh karena itu, perlunya mengkaji lebih dalam kaitannya dengan ketentuan wasiat wajibah. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui ketentuan hak menerima anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat melalui wasiat wajibah di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui ketentuan wasiat wajibah terhadap anak angkat sehubungan dengan adanya ahli waris yang sah dari orang tua angkat di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mengetahui akibat hukum apabila wasiat wajibah tidak dilaksanakan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis – sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, data tersebut kemudian akan dianalisa secara kualitatif, dan disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat memiliki hak untuk menerima harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 KHI. Hak menerima ini diberikan mengingat bahwa anak angkat bukanlah ahli waris yang sah dari kedua orang tua angkat sehingga tidak dapat disebut ahli waris yang mewarisi. Sebab dalam sistem kewarisan Islam telah tegas bahwa ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah/nasab/keturunan. Selain itu hak menerima anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam masyarakat dilakukan melalui musyawarah keluarga. Hak atas harta warisan orang tua angkat yang diberikan berdasarkan musyawarah dianggap sebagai wasiat wajibah. Hal demikian terjadi karena banyak masyarakat khususnya yang telah mengangkat anak tidak mengetahui adanya ketentuan wasiat wajibah dalam KHI.Selanjutnya, sehubungan adanya ahli waris yang sah dari orang tua angkat maka hak dari anak angkat harus diberikan terlebih dahulu sebelum ahli waris dari orang tua angkat. Hal ini disebabkan ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris untuk melaksanakan wasiat terlebih dahulu dengan memperhatikan batasan pada Pasal 195 ayat (2) dan Pasal 209 KHI bahwa batasan maksimal bagian anak angkat adalah 1/3 bagian dari harta warisan. Namun, yang terjadi dimasyarakat adalah bagian yang diberikan tidak memiliki batasan, selama memang telah mendapat persetujuan dari keluarga. Dari hasil tersebut solusi yang dapat dilakukan ialah memperbaharui hukum tertulis yaitu KHI khususnya yang mengatur rumusan Pasal kaitannya dengan wasiat wajibah. Selain itu aparat penegak hukum dalam hal ini hakim harus memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat khususnya pemohon penetapan pengangkatan anak akan adanya wasiat wajibah beserta ketentuan di dalamnya. Sehingga kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada