Accrual Accounting in Public Management and Its Introduction to Cimahi City Government

Manajemen publik adalah siklus operasional yang terdiri dari serangkaian perencanaan, penganggaran, implementasi, evaluasi dan proses umpan baliknya. Akuntansi adalah perangkat yang sangat diperlukan dalam fase implementasi dengan tujuan (1) melakukan akuntabilitas sosial kepada publik dengan mencatat transaksi operasional apa pun dan melaporkan hasil keuangan (tujuan eksternal) dan (2) memberikan informasi keuangan yang berguna untuk peningkatan manajerial untuk penyediaan layanan publik yang lebih baik ( tujuan internal). Khusus untuk sektor publik, tujuan akuntabilitas sosial relatif menonjol dibandingkan dengan sektor swasta. Sementara laporan keuangan sektor swasta akan mementingkan hasil operasional yang diwakili oleh laba rugi, akuntansi publik diperlukan untuk menunjukkan dengan jelas (1) seberapa efisien layanan publik yang diamanatkan telah dilakukan (akuntabilitas operasional) dan mengungkapkan (2) hasil keuangan atau pengeluaran dibandingkan. dengan anggaran yang dialokasikan (akuntabilitas fiskal). Untuk memenuhi akuntabilitas operasional, perlu untuk menjelaskan seberapa efisien sumber daya ekonomi total telah digunakan untuk memberikan layanan publik IR. Total sumber daya ekonomi terdiri dari uang tunai dan sumber daya keuangan dan aset fisik termasuk infrastruktur. Untuk menjelaskan penggunaan semua sumber daya ekonomi dalam akuntansi dan melaksanakan akuntabilitas operasional penuh, akuntansi tunai, hanya menangkap uang tunai dan akuntansi akrual yang dimodifikasi yang, hanya berurusan dengan sumber daya keuangan yang tidak kompeten. Akuntansi akrual, di mana transaksi semua sumber daya ekonomi terlibat dalam proses akuntansi, semata-mata dapat mengeluarkan tugas sektor publik untuk akuntabilitas operasional. Aset tetap fisik bermain secara khusus peran menonjol di sektor publik, tetapi Y dihilangkan dalam sistem akuntansi, yang tidak menerapkan basis akrual yang terkait dengan depresiasi. Non-aplikasi akuntansi akrual tidak hanya gagal menyelesaikan tugas akuntabilitas operasional. Ini juga akan membawa serius tentang kekurangan fiskal untuk penggantian dan pemeliharaan ketika aset` hidup tahan lama kedaluwarsa dengan membunuh mekanisme pembiayaan diri depresiasi. Jepang mengalami investasi publik yang intensif selama periode pertumbuhan ekonomi yang cepat pada tahun 1970-an serta waktu setelah ledakan ekonomi gelembung pada tahun 1990. Akibatnya sejumlah besar penggantian dan biaya pemeliharaan akan dikeluarkan untuk fasilitas pensiunan yang terakumulasi. Pemerintah memperkirakan total biaya yang diperlukan sebesar ¥ 190 triliun dalam 50 tahun yang akan datang. Pengeluaran saat ini untuk pekerjaan umum pada tahun 2010 adalah ¥ 8,3 triliun, lebih dari setengahnya sudah dihabiskan untuk penggantian dan pemeliharaan fasilitas yang ada. Persyaratan biaya yang mempercepat untuk penggantian dan pemeliharaan akan benar-benar menghabiskan dana untuk investasi baru pada tahun 2037. Dianalisis bahwa masalah serius ini terutama disebabkan oleh non-aplikasi akuntansi akrual di sektor publik Jepang. Masalah serius Ano r yang berlaku di sektor publik Jepang adalah kekurangan fiskal dari dana pensiun yang terkait dengan masalah populasi penuaan progresif dan mengurangi jumlah anak. Latar belakang perselingkuhan adalah entri mendadak dari generasi boom bayi pascapwar, yang lahir dalam tiga tahun selama 1947 - 1949, hingga usia penerima pensiun. Akuntansi akrual murni membutuhkan entitas untuk dana yang sesuai diperlukan untuk penyisihan pembayaran di masa depan dengan syarat (1) Keberlacaan saat ini yang menyebabkan pembayaran terkait, (2) kemungkinan yang cukup tinggi untuk pengeluaran pembayaran dan (3) estimasi jumlah pembayaran secara rasional. Mirip dengan masalah depresiasi untuk aset tetap fisik, ini adalah kasus khas Ano R yang bukan aplikasi akuntansi akrual menghasilkan masalah sosial yang signifikan dalam sektor publik. Aturan Akuntan Publik Indonesia juga menetapkan untuk penerapan akuntansi akrual ke sektor publik, tetapi pada kenyataannya belum praktis diperkenalkan di sektor pemerintah di Indonesia. Pemerintah Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, sebagian menerapkan dasar akrual untuk sistem akuntansi IR. Namun, metode IR, yang disebut `uang tunai menuju akuntansi akrual` jauh dari akuntansi akrual, dan bahkan belum mencapai tingkat akuntansi akrual yang dimodifikasi yang menangkap semua sumber daya keuangan atau aset. Indonesia harus mengambil pelajaran yang berasal dari masalah yang berlaku di Jepang sebagai contoh negatif tentang apa atau bagaimana tidak dilakukan di Indonesia, di bidang akuntansi publik, dan harus mengambil langkah maju ke depan untuk akuntansi akrual untuk menghindari masalah fiskal dan sosial di masa depan yang Jepang sekarang dihadapkan