PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL DALAM TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA: ANALISA ATAS DAMPAK DAN MANFAAT

Pemerintah di berbagai negara terus dituntut untuk memperbaiki kinerja sektor publik dan pada saat yang sama mengendalikan kenaikan belanja. Masyarakat semakin kritis dan menuntut pemerintah untuk lebih akuntabel atas kinerja yang berhasil dicapai dengan pajak yang dibayar. Dengan tingginya tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah berbagai negara mulai melakukan reformasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak beberapa dekade terakhir. Konsep penyempurnaan pemberian pelayanan ini dikenal dengan nama “New Public Management” (NPM), yang mengacu pada reformasi birokrasi administrasi dan keuangan di sektor publik. Reformasi keuangan negara di Indonesia mulai bergulir sejak diterbitkannya 3 (tiga) paket perundangan di bidang keuangan negara. Dengan reformasi keuangan Negara, Pemerintah telah membangun komitmen yang kuat untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Terbitnya paket perundangan tersebut menjadi dasar dalam penataan kembali struktur dan pengelolaan keuangan negara, termasuk didalamnya pengelolaan aset negara. Akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan salah satu bagian dari konsep NPM. Tulisan ini akan mengulas tentang perjalanan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual khususnya pada pengelolaan Barang Milik Negara, dampak yang ditimbulkan sekaligus manfaat yang diperoleh dalam penerapannya