Decentralization And Poverty In Indonesia The Case Of Karo District

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara desentralisasi dan kemiskinan di Indonesia yang terdesentralisasi. Ini berpendapat bahwa desentralisasi dapat mengurangi kemiskinan melalui reformasi pemerintah daerah dan untuk memfasilitasi berbagai tujuan pembangunan, seperti meningkatkan partisipasi warga negara, meningkatkan pengambilan keputusan lokal dan meningkatkan layanan publik. Dengan demikian, penelitian ini mengambil kasus Kabupaten Karo, sebuah wilayah pertanian, dibandingkan dengan Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara desentralisasi dan pengurangan kemiskinan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data berasal dari Kementerian Home Affair, Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia. Konsep kemiskinan yang digunakan di sini didasarkan pada BPS: orang miskin adalah mereka dengan pengeluaran per kapita rata-rata per kapita di bawah garis kemiskinan penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan menurun selama 2002 hingga 2012 di Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Ada pendapat bahwa dengan atau tanpa desentralisasi kemiskinan cenderung menurun karena industrialisasi disertai dengan migrasi tenaga kerja. Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan mendukung pendapat bahwa industrialisasi mungkin merupakan alat untuk mengatasi kemiskinan, tetapi tidak berlaku untuk Karo. Industrialisasi belum menjadi `kendaraan` untuk pengentasan kemiskinan di Karo karena belum menjalani industrialisasi, tetapi pada kenyataannya beberapa aspek desentralisasi telah bekerja untuk pengurangan kemiskinan. Sehubungan dengan desentralisasi, kesetaraan kapasitas fiskal antar-regional, stepping-up partisipasi masyarakat lokal dan peningkatan aparat administrasi lokal tampaknya memiliki dampak positif pada pengentasan kemiskinan di Karo. Namun, analisis lebih lanjut menemukan bahwa pendapatan sumber regional KARO dibayangi oleh dana transfer dari pemerintah pusat, dan pengeluaran lokal didominasi oleh biaya operasional lokal, bukan pengembangan layanan publik. Ini mungkin menunjukkan bahwa Karo masih memiliki tantangan besar dalam hal tujuan desentralisasi, yang memberdayakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengambilan keputusan lokal dan meningkatkan layanan publik