The Supporting Efforts of Government to Develop Primary Cooperatives: Practice in Thailand and Indonesia (Case Study on Cooperative Promotion Office of Chonburi Province, Thailand and Department of Co

Koperasi adalah hubungan otonom orang-orang yang disatukan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya mereka serta aspirasi melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan secara demokratis. Koperasi telah memainkan peran penting dalam pengembangan sosial ekonomi negara dengan menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan bagi para anggota, mengurangi kemiskinan dan pengecualian, memberikan perlindungan sosial kepada anggota, dan mewakili kelompok-kelompok dalam keterlibatan sipil. Organisasi koperasi tumbuh dengan cepat tidak hanya di negara maju tetapi juga dalam mengembangkan yang. Namun, koperasi dibatasi oleh kekurangan sumber daya manusia yang terampil, dan kekurangan modal dan akses terbatas ke kredit. Oleh karena itu, peran pemerintah diperlukan untuk mengembangkan koperasi. Menurut Baswir (1990) dikutip oleh Nasution (2008, hal. 171) upaya untuk mengembangkan koperasi dilakukan dengan penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan keuangan. Meskipun upaya pemerintah dilakukan, tetapi kegagalan kooperatif masih terjadi, terutama dalam mengembangkan. Hampir semua alasan kegagalan itu terkait dengan kurangnya keterampilan manajemen dan kekurangan modal. Kurangnya keterampilan manajemen terkait dengan kekurangan keterampilan sumber daya manusia dan kekurangan untuk menyeimbangkan dengan nilai-nilai koperasi. Oleh karena itu, pengembangan kooperatif harus ditujukan untuk memberdayakan koperasi (EMANA, 2009, P.VIII). Dengan kata lain, pengembangan kooperatif harus sesuai dengan nilai-nilai koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Thailand memiliki strategi yang berbeda dari pemerintah Indonesia dalam hal pengembangan kooperatif primer. Strategi pemerintah Thailand berfokus pada penguatan organisasi koperasi dan kapasitas manusia anggota koperasi. Sementara, strategi pemerintah Indonesia berfokus pada penguatan bisnis anggota individu dan kapasitas keuangan koperasi dan bisnis anggota. Strategi pemerintah Thailand lebih tepat dengan nilai-nilai koperasi daripada strategi pemerintah Indonesia. Strategi pemerintah Thailand dapat merangsang independensi dan soliditas koperasi. Strategi ini juga cocok dengan karakteristik dan prinsip-prinsip koperasi seperti berorientasi pada komunitas. berorientasi pada orang. dimiliki dan dikelola oleh anggota. dan pendidikan, pelatihan dan informasi. Namun, pemerintah Thailand dan Indonesia menghadapi beberapa masalah dalam implementasi program pembangunan kooperatif. Masalah pemerintah Thailand termasuk kurangnya kesadaran akan anggota koperasi dan pejabat pemerintah. kurangnya pengetahuan tentang anggota koperasi. kurangnya infrastruktur. Kurangnya dukungan dari CPO. harga produk tinggi. dan jarak antara koperasi dan kantor pemerintah. Sementara masalah pemerintah Indonesia termasuk sistem desentralisasi. kurangnya pengetahuan tentang anggota koperasi. kurangnya kreativitas petugas pemerintah. kurangnya koordinasi di antara para pemangku kepentingan. penyalahgunaan program. dan kebutuhan bank yang sulit. Selain hambatan, pemerintah Thailand dan Indonesia juga memiliki beberapa faktor pendukung. Faktor pendukung pemerintah Thailand termasuk ketersediaan ahli. implementasi prosedur standar. ketersediaan panduan. dan pengetahuan tentang anggota koperasi terhadap aturan atau peraturan. Sementara, faktor pendukung pemerintah Indonesia hanya sistem desentralisasi