TINDAK PIDANA PERKOSAAN STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Tindak kejahatan perkosaan saat ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Yakni pelanggaran hak asasi manusia pada tataran perampasan kehormatan seseorang. Hal ini terjadi disebabkan telah terjadi disintegrasi sosial dalam masyarakat, contohnya: kejahatan perkosaan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki beberapa alasan untuk diteliti. Pertama, mencari dasar hukum tindak pidana kejahatan perkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif. Kedua, perbedaan hukuman perkosaan dalam hukum Islam dan hukum Positif. Ketiga, mencari makna atau arti kosa kata perkosaan dalam Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan library resetch yang bersifat kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dari hukum Islam adalah al-Qur‟an, al- hadis, dan kitab-kitab Fiqih. Sedangkan dari hukum positif dari peraturan perudang-undangan yang terdapat dari KUHP di indonesia. Sedangkan data sekundernya diambil dari pendapat para ulama, cendekiwan, dan ahli hukum yang sudah dibukukan. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. pengolahan data menggunakan analisis yaitu KUHP Pasal 285 tentang pidana perkosaan, ayat-ayat Al-Qur‟an, dan hadis yang menjadi dasar hukum tindak pidana perkosaan dalam islam, Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Perkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif, sebagai berikut: dalam hukum Islam tindak pidana perkosaan bisa masuk dalam kategori perzinahan. Dalam hukum positif Indonesia permasalahan tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP pada Pasal 285. Persamaannya adalah pertama, dalam hukum Islam dan positif sama-sama melarang perkosaan dan memasukannya dalam kategri tindak pidana berat. Kedua, hukum Islam dan positif memiliki sanksi hukum yaitu di penjara atau di rajam. Adapun perbedaanya: pertama, hukum Islam tidak terdapat Nash dalam Al-Qur‟an dan hadis shahih yang menjelaskan secara akurat tindak pidana perkosaan. Sedangkan dalam hukum positif, terdapat aturan yang jelas yaitu dalam Pasal 285 KUHP, “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kedua, dalam hukum Islam, sanksi pidana tidak bersifat tertulis. Sedangkan dalam hukum positf tertulis seperti dalam KUHP Pasal 285. Ketiga, hukum Islam tidak membedakan pembenihan atau mengakibatkan hamil. Sedangkan dalam hukum positif mebedakan hal tersebut. Key Word: Perkosaan, KUHP, Pidana, Hukum Positif, Hukum Islam, Zina, dan Pasal 285