Catatan Hukum Kritis Pembiayaan Sekunder Perumahan

Eksistensi lembaga Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan (SMF) di Indonesia diadopsi dari common law system. Tentu bukan hal mudah untuk mengadopsi lembaga hukum dari tradisi common law ke dalam tradisi civil law. Meskipun telah terbukti lembaga ini dapat mengatasi mismatch dan meningkatkan likuiditas KPR, namun ada beberapa catatan hukum kritis tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Makalah ini akan membahas perbedaan hukum dan aturan tentang kepemilikan tanah, jual putus untuk penjualan kredit dan hak tanggungannya serta eksistensi perusahaan kendaraan untuk tujuan khusus antara tradisi Common Law dan Civil Law