REFORMASI KEBIJAKAN & STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN & PERMUKIMAN

Housing and settlements problem in Indonesia could not be separated from society conditions and government policies. Arrangement of the guidance for housing and settlements implementation more comprehensively was done since the Pelita V. Because social politic conditons; reformation; changing paradigm on national development, and answering the challenge and agenda on housing and settlements in the future, so Ministry of Settlements and Regional Infrastructure decided to arranging National Policy and Strategy for Housing and Settlements, that all at once reformation policy on housing and settlements. This new policy is Ministry of Settlements and Regional Infrastructure Decree No. 217 / KPTS / M / 2002 about National Policy and Strategy for Housing and Settlements. This basic guidance still must be clarified more operationall. Clarifying technically through the preparation of regulation, planning, programming, implementing, controlling and the managing of development more integratedly on all of government level, both at central government and Province, Regency or City government, that will be reflected through the preparation of Propeda, RP4D and Repetada each. Abstract in Bahasa Indonesia : Persoalan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah di dalam mengelola perumahan dan permukiman. Penyusunan arahan untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman, sesungguhnya secara lebih komprehensif telah dilakukan sejak Pelita V. Seiring perkembangan sosial politik yang ada; tuntutan reformasi; perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan nasional, dan dalam upaya menjawab tantangan serta agenda bidang perumahan dan permukiman ke depan, maka Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) memandang perlu untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman, yang sekaligus merupakan reformasi dalam bidang perumahan dan permukiman. Kebijakan baru tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri KIMPRASWIL, No. 217/KPTS/M/ 2002 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP), yang merupakan arahan dasar yang masih harus dijabarkan secara lebih operasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan di bidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Penjabaran secara teknis melalui kegiatan penyiapan perangkat pengaturan, perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengelolaan pembangunan dilakukan secara menyeluruh di semua tingkatan pemerintahan, baik di Pusat maupun Propinsi, Kabupaten dan Kota, yang dapat dicerminkan melalui penyiapan Propeda, RP4D dan Repetada di tingkat daerah. Kata kunci: KSNPP, reformasi