ASAS KEADILAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asingmenimbulkan keresahan di masyarakat. Peraturan tersebut memperlihatkan keberpihakan,kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada Tenaga Kerja Asing (TKA). KeberpihakanPemerintah terhadap TKA terlihat pada Pasal 9, ijin Menggunakan TKA tidak diperlukan lagi,cukup dengan Rencana Penggunaan TKA. Pasal 10, TKA yang bekerja di bidang yangdibutuhkan Pemerintah juga tidak diperlukan ijin dulu. Hal tersebut tidak adil jika dilihatdengan prinsip keadilan yang diungkapkan Rawls dan Hamid A. Tamimi, bahwa keadilanlebih kepada jika tujuan negara dapat terwujud, berkaitan dengan mewujudkankesejahteraan umum. Kemudahan terhadap TKA kontradiktif dengan tingginya angkapengangguran di Indonesia. Selain itu, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 dan tidak menganut asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers has causedunrest in the public. The regulation shows a partisanship and a convenience which areprovided by the Government to Foreign Workers. The government's partisanship to ForeignWorkers is indicated by the existence of Article 9 of the Regulation which states that thePermits to Use Foreign Workers are no longer needed. Instead of the Permits, the Plan for theUse of Foreign Workers is being required. In addition, Article 10 of the Regulation also statesthat the Permits is not needed for Foreign workers who work in certain fields required by theGovernment. Using the principle of justice by Rawls and Hamid A. Tamimi to justify theArticles, it is concluded that those Articles are unfair since the justice shall be created toachieve the State’s goal which is related to increase public welfare. The convenience providedfor foreign workers is contradictory to the high unemployment rate in Indonesia. Moreover, itcontradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 13 Year 2003and it does not adhere to the material principles of the contents of the Laws and Regulations