TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN NASABAH PENYIMPAN TABUNGAN DEPOSITO AKIBAT PENYALAHGUNAAN WEWENANG KARYAWAN

Direksi sebagai pemegang kuasa dan wewenang untuk menjalankan kegiatan sehari-hari perusahaan secara penuh mempunyai hak untuk mengangkat karyawan perusahaan. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab direksi dan karyawan di tanggung secara pribadi terhadap kesalahan yang dilakukannya. Pada Perseroan Terbatas perbankan yang menimpa PT. BPR Mega Artha Mustika Balamoa adalah karyawan bank yang menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya sehingga nasabah mengalami kerugian. Permasalahan yang di identifikasi Penulis adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum direksi dengan karyawan bank berdasarkan Peraturan Perundang – undangan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi terhadap kerugian nasabah akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh karyawan bank. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sumber bahan yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang – undangan dan studi kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa hubungan hukum antara direksi dengan karyawan menurut Undang – undang PT terdapat dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 92, Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103. Menurut KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata. Menurut Undang – undang Ketenagakerjaan terdapat dalam Pasal 1 ayat (5). Tanggung jawab direksi terhadap kerugian nasabah penyimpan deposito akibat penyalahgunaan wewenang karyawan pada prinsipnya bisa menjadi tanggung jawab secara pribadi atau bisa tidak menjadi tanggung jawab pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 103 Undang – undang PT, Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata serta Pasal 1 ayat (5) Undang – undang Ketenagakerjaan