Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan setelah awal tahunanggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Studi ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomipolitik divided government sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Denganmenggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa formasi pemerintahan dari PemiluLegislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah langsung tahun 2005, 2006, serta 2007 berupa single minorityparty, minority coalition, majority coalition, dan single majority party memengaruhi keterlambatanpenetapan APBD sepanjang tahun 2008{2009
One of the functions of the Regional House of Representatives (DPRD) is the oversight function of th...
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ten...
This paper aims to show the dynamics of the interactions that occur between the executive and legisl...
This research was intended to study effect of executive and legislator association, education backgr...
Determination of the budget and regional expenditure income (APBD) of Kuantan Singingi Regency has a...
The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the influence of financial autonomy, th...
Government Budget Analysis in Perspective Democracy Multiparty and CoalitionDemocratic system change...
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perumusan APBD Buru Selatan. Rencana ang...
Proses penganggaran merupakan aktivitas politik, yang merupakan alat pengawasan bagi masyarakat terh...
The purpose of this article is to describe the procedures for the financial accountability of politi...
This paper examines the politics of public budgeting relating to the regional head elections were he...
Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifa...
The reaserch Regional Govermance Budget Analysis or (APBD) inKutai Kartanegara Regencyused data seri...
Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi R...
Penelitian ini bertujuan untuk (1) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan Aparat Pengawasan Inter...
One of the functions of the Regional House of Representatives (DPRD) is the oversight function of th...
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ten...
This paper aims to show the dynamics of the interactions that occur between the executive and legisl...
This research was intended to study effect of executive and legislator association, education backgr...
Determination of the budget and regional expenditure income (APBD) of Kuantan Singingi Regency has a...
The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the influence of financial autonomy, th...
Government Budget Analysis in Perspective Democracy Multiparty and CoalitionDemocratic system change...
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perumusan APBD Buru Selatan. Rencana ang...
Proses penganggaran merupakan aktivitas politik, yang merupakan alat pengawasan bagi masyarakat terh...
The purpose of this article is to describe the procedures for the financial accountability of politi...
This paper examines the politics of public budgeting relating to the regional head elections were he...
Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifa...
The reaserch Regional Govermance Budget Analysis or (APBD) inKutai Kartanegara Regencyused data seri...
Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi R...
Penelitian ini bertujuan untuk (1) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan Aparat Pengawasan Inter...
One of the functions of the Regional House of Representatives (DPRD) is the oversight function of th...
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ten...
This paper aims to show the dynamics of the interactions that occur between the executive and legisl...