POLITIK ANGGARAN DALAM PENYUSUNAN APBD KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2012

Proses penganggaran merupakan aktivitas politik, yang merupakan alat pengawasan bagi masyarakat terhadap pemerintah. Proses penganggaran akan melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan terhadap proses penyusunan anggaran tersebut. Unsur-unsur tersebut tidak hanya dari Eksekutif tetapi juga Legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika Kontestasi Pengalokasiaan Anggaran Belanja Langsung dalam Penyusunan APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2012. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang telah ditentukan dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi yang diambil membantu peneliti untuk memahami masalah penelitian. Lokasi yang diambil ditentukan dengan cara sengaja (purposive), dengan asumsi adanya masalah penyimpangan kepentingan anggaran yang terjadi di lapangan terkait politik anggaran dalam proses penyusunan APBD Kota Sungai Penuh tahun 2012. Lokasi penelitian yang dimaksud adalah di Pemerintahan Kota Sungai Penuh. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara dan dokumentasi. Menurut Teori Principal and Agent Ada 4 (empat) Tahapan dalam Proses penganggaran yaitu : Executive planning, Legislative Approval, Executive Implementation, dan Expose Accountability. Berdasarkan hasil penelitian Dinamika Kontestasi Pengalokasian Anggaran Belanja Langsung dalam APBD Kota Sungai Penuh Tahun 2012, yaitu sebagai berikut: Tercapainya hubungan intraksi yang saling berkoordinasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam proses penyusunan APBD, Dalam hal interdependensi masih ada dominasi suatu lembaga dalam perumusan sampai penetapan Peraturan Daerah dan Negosiasi (lobbying) masih kental terasa dalam hubungan eksekutif dan legislatif. Lembaga legislatif (DPRD) tidak memiliki kewenangan untuk membuat rencana kerja, namun legislatif bisa merubah pagu anggaran maupun jenis kegiatan yang dinginkan anggota dewan, ini yang menyebabkan negosiasi negatif sering terjadi. Kata Kunci : Politik Anggaran, APBD, Dinamika Politi