Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam

Tesis ini membahas mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam, Pokok masalah dalam tesis ini adalah: (1) Apakah peran LBH APIK menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Bantuan Hukum? (2) Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK menurut Hukum Islam dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai di kota Makassar? (3) Sejauhmana hak-hak perempuan yang telah bercerai menurut Hukum Islam telah diwujudkan atas bantuan LBH APIK di kota Makassar?. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah peraturan peundang-undangan yang mengatur tentang peranan LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bercerai telah sesuai dengan hukum Islam; (2) Bagaimana bentuk bantuan LBH APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang bercerai sehingga sesuai dengan hukum Islam; (3) Sejauhmana hak-hak perempuan yang bercerai telah terpenuhi menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, kemudian Lokasi yang dijadikan sampel penelitian adalah Kota Makassar yang difokuskan di Kantor LBH APIK Makassar dan beberapa warga masyarakat (perempuan) yang telah diceraikan di Kota Makassar serta Hakim Pengadilan Kota Makassar, adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologis normatif dan pendekatan sosiologi hukum. Adapun metode dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian pedoman wawancara dan pedoman observasi, setelah data dikumpulkan kemudian diAnalisis dengan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan dan Pengujian Keabsahan Data melalui Kredibilitas, Defendabilitas, Konfirmabilitas dan Transperebilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan Hak-Haka Perempuan yang telah bercerai menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan Hukum; 2) Bentuk peran LBH APIK Makassar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai di kota Makassar yaitu : Litigasi, Semi Litigasi, dan Non-Litigasi, 3. Hak-Hak yang telah bercerai diperjuangkan LBH APIK di kota Makassar yaitu: Nafkah Iddah, Nafkah lampau, Nafkah Mut‟ah, Nafkah Kiswah, Hadanah/Hak Asuh Anak, Mewakili Hak Anak, dan Harta bersama. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah diharapkan mengatur lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti nominal nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami sebagai dasar hakim menetapkan putusan. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga harus mengatur bahwa setiap nominal yang dikabulkan oleh hakim wajib dibayarkan oleh mantan suami kepada mantan istri, jika tidak membayar akan diberikan sanksi