PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PARIWARA YANG MENYESATKAN DI SURAT KABAR (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

ABSTRAK Saidil Ambia,2018Dr. Teuku Muttaqin Mansur, M.H.Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sejumlah hak konsumen dimana konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha seharusnya mengiklankan suatu produk barang dan/atau jasa sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti, barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi, aman digunakan, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko tanpa keterangan yang lengkap serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 UUPK. Apabila pariwara menyesatkan tersebut terus disiarkan maka akan merugikan pihak konsumen karena khasiat atau manfaat yang diinginkan konsumen dan yang diperjanjikan dalam pariwara tersebut tidak terpenuhi.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha surat kabar mempromosikan produk barang dan/atau jasa yang menyesatkan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukum apabila terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha karena tidak dipenuhinya hak-hak konsumen, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Pariwara di surat kabar yang menyesatkan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pariwara yang menyesatkan di surat kabar belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan karena pengawasan, kesadaran hukum, serta penerapan sanksi belum sepenuhnya berjalan sehingga konsumen dirugikan sebagai akibat penyebaran pariwara menyesatkan tersebut. Disarankan kepada pelaku usaha terkait agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya haruslah mematuhi segala peraturan dan prosedur yang berlaku. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam memilih produk barang dan/atau jasa, serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Kepada lembaga PPPI-BPP, KPID, YaPKA, dan lembaga terkait lainnya, agar dapat membina, mengawasi serta menerapkan sanksi sebagaimana mestinya agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha