PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK MENDAPATKAN INFORMASI DARI HASIL PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

ABSTRAKMUCHLIS ARDIANSYAH2019PERLINDUNGAN KONSUMEN ATASHAK MENDAPATKAN INFORMASIDARI HASIL PRODUKSI PANGANINDUSTRI RUMAH TANGGA(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(xi)., pp., tabl., bibl., app.(SAFRINA, S.H., M.H., M.EPM.)Pasal 4 ayat(3)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkanperlindungan yaitu Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Akan tetapi dalam prakteknya masihterdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi/label dan iklan panganyang lengkap sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat 3 UndangUndangNomor18 Tahun2012tentang Pangan.Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaankewajiban pencantuman informasi dari hasil produksi pangan industri rumahtangga, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidakmencantumkan informasi dari hasil produksinya dan menjelaskan upaya yangdilakukan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan konsumen.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatanhukum sosiologis(law in action). Data diperoleh melalui penelitian kepustakaandan penelitian lapangan, yang kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakanpendekatan kualitatif dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapatdiperoleh analisis yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitianini.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih ada pelaku usaha yangbelum memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dan Sertifikat ProduksiPangan Industri Rumah Tangga sebagai pemenuhan informasi dari hasil produksipangan mereka. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha masih menggunakanbahan tambahan pangan Boraks atau Asam Borat dan senyawanya (Boric Acid)yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan olehDinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Badan Pengawas Obat dan Makananadalah pengawasan yang belum merata dan sanksi yang diberikan hanya berupateguran serta pembinaan kepada pelaku usaha.Disarankan kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan dan mencantumkaninformasi secara lengkap pada produknya dan menggunakan bahan tambahanpangan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Kepada Dinas Kesehatan KotaBanda Aceh dan BPOM agar megawasi produk pangan Industri Rumah Tanggasebelum dan sesudah beredar secara ketat dan memberikan sanksi yang tegasseperti pemusnahan produk, pencabutan izin edar serta sanksi pidana kepadapelaku usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan