Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum)

This thesis discusses the implementation problems in the execution of the death penalty Criminal Justice system (Legal Certainty search effort). From the results of research using normative conclusions were obtained: 1. Factors contributing to the uncertainty of the execution of the death penalty in the criminal justice system is due to the influence of public opinion on the need for the death penalty removed in the criminal justice system in Indonesia, unclear arrangements for execution of the death penalty after a plea for clemency was rejected President, as well as indecisiveness the executor to carry out executions dead. Until the end of 2012, there were 133 death row inmates who have not been executed in which drug offenses tertinggii rank, ie 71 people or 53.38%. While the offense ranks second murder as many as 60 people or 45.12%, and the third offense is teorisme by 2 people or 1.50%. A total of 113 people were on death row, the Review (PK) and Requests for clemency to the President of Indonesia Repubpik been rejected, but until now have not done execution. 2. The impact of legal uncertainty execution of death sentence to execution of functions that essentially prisons serve only to carry out training for criminal convict who had lost independence. Meanwhile, according to Article 10 of the Criminal Code, criminal types lost independence include imprisonment (either life imprisonment or imprisonment for a while) and criminal confinement. But in reality prisons also inhabited by a convict sentenced to death and / or the status of state prison inmates. So with this fact means that prisons have functions beyond the main function, namely carrying out development Prisoners. These issues in turn raises the issue of the regulatory aspects that form the basis of the service death row since the death penalty provision of services there is no rule specifically, while the provisions of the existing service rules that Detention Regulation of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M. 04. UM.01.06 1983 on Procedures for Placement, Care Home Rules of Conduct Prisoners and State Prison. 3. One effort that can be done to provide legal certainty in the implementation of the death penalty into the future is to consistently and consequently comply with the provisions of law and regulations pardons other related legislation. Further recommended seyogiyanya, court decisions that have permanent legal force against criminals and Presidential Decree on the rejection of the petition for clemency to death row, should be implemented immediately, so that the rule of law and public confidence in the law actually materialize. Strictly speaking, the next execution of the death sentence, shall be performed in accordance with applicable law. In other words, the execution of the death penalty consistently and consequently, in turn, will embody the values of truth, justice, certainty, and legal expediency.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati Dalam Sistem peradilan Pidana (Upaya Pencarian Kepastian Hukum). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif di peroleh kesimpulan: 1. Faktor penyebab terjadinya ketidakpastian pelaksanaan eksekusi hukuman mati dalam sistem peradilan pidana adalah karena pengaruh opini publik tentang perlunya hukuman mati dihapus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ketidakjelasan pengaturan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati setelah permohonan grasi ditolak Presiden, serta ketidaktegasan pihak eksekutor dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati. Sampai akhir tahun 2012, terdapat 133 terpidana mati yang belum dieksekusi di mana tindak pidana narkoba menempati urutan tertinggii, yaitu 71 orang atau 53,38 %. Sedangkan tindak pidana pembunuhan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 60 orang atau 45,12 %, dan pada urutan ketiga ialah tindak pidana teorisme sebanyak 2 orang atau 1,50 %. Sebanyak 113 Orang terpidana mati tersebut, Peninjauan Kembali (PK) dan Permohonan Grasinya kepada Presiden Repubpik Indonesia sudah ditolak, namun sampai kini belum dilakukan eksekusi. 2. Dampak ketidakpastian hukum pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan yang hakikatnya hanya berfungsi untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Sedangkan menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana hilang kemerdekaan meliputi pidana penjara (baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara) dan pidana kurungan. Namun dalam Kenyataannya LAPAS juga dihuni oleh Terpidana yang dijatuhi pidana mati dan/atau yang berstatus tahanan rumah tahanan negara. Sehingga dengan Kenyataan tersebut berarti LAPAS telah melakukan fungsi yang melebihi dari fungsi yang utama yaitu melaksanakan pembinaan Narapidana. Persoalan ini pada gilirannya menimbulkan permasalahan dari aspek peraturan yang menjadi dasar terhadap pelayanan terpidana mati karena ketentuan tentang pelayanan pidana mati belum ada aturan secara khusus, sedangkan ketentuan terhadap pelayanan Tahanan sudah ada peraturannya yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04. UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. 3. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hukuman mati ke masa depan adalah dengan mematuhi secara konsisten dan konsekuen ketentuan undang-undang grasi dan peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Selanjutnya direkomendasikan seyogiyanya, putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap terpidana mati dan Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi terpidana mati, harus segera dilaksanakan, agar kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum benar-benar terwujud. Tegasnya, ke depan pelaksanaan eksekusi hukuman mati, wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pelaksanaan eksekusi hukuman mati secara konsisten dan konsekuen pada gilirannya akan mewujudkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum