Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal Kalimantan Barat yang Bekerja di Malaysia

This thesis addressed the issue of the Legal Protection of Indonesian Migrant Workers in West Kalimantan The Troubled Origin Working in Malaysia. From the results of research using legal and sociological research methods can be concluded : 1. Normative reality of the setting and implementation of the legal protection of migrant workers and migrant workers from West Kalimantan province in Indonesia origin troubled working in Malaysia in principle has been made are optimal by the Government through: a. Defense and legal assistance by the Embassy, b. Protection efforts by the Ministry of Foreign Affairs; c. Coordination of the Ministry of Manpower and Transmigration Representative of the Republic of Indonesia in Malaysia, and coordination among the relevant agencies in Indonesia; d. Shelter workers were deported by Malaysia e. An agreement between the Government of Indonesia and the Government of Malaysia, and f. Send delegates to the State Parliament of Malaysia. But there are still some new problems caused by the misconduct of the workers or employers inhuman behavior migrant workers in Malaysia. 2. Efforts to improve the legal protection of Indonesian manpower more effectively into the future are as follows: a. For long term employment widest in Indonesia, b. In the short term: 1) Following the agreement the Government of Indonesia - Malaysia; 2) Conduct Evaluation of Labor migration flows from Indonesia to Malaysia, 3) Assess carefully perindungan legal norms of Law Number 39 Year 2004 to be revised in accordance with the times; 4) Improving and strengthening the role of Labor Attaché to Advance the Protection of Migrant Workers in Foreign Affairs; 5) Improving and strengthening the role of the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia to Improve the Protection of Migrant Workers Abroad. Further recommended, to minimize the problems migrant workers working in Malaysia in order to do the next job opening as wide as possible in Indonesia and fix remuneration remuneration system follows international standards (International Convention), or the arrangement of the system better wages and labor protections that apply in the Southeast Asian Nations(ASEAN). Keywords: Law and Protection of Indonesian Migrant Workers Troubled That Work In Malaysia.ABSTRAKTesis ini membahas masalah Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal Kalimantan Barat Yang Bekerja di Malaysia. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan : 1. Secara normatif relitas pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI asal Kalimantan Barat maupun TKI asal Provinsi lainnya di Indonesia yang bermasalah bekerja di Malaysia pada prinsipnya sudah dilakukan cukup optimal oleh Pemerintah melalui : a. Pembelaan dan pendampingan hukum oleh KBRI; b. Upaya perlindungan oleh Kementerian Luar Negeri; c. Koordinasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia, dan koordinasi antar instansi terkait di Indonesia; d. Penampungan TKI yang dideportasi oleh Malaysia; e. Menjalin kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, dan f. Mengirimkan delegasi DPR-RI ke Negeri Malaysia. Namun tetap saja muncul masalah-masalah baru yang disebabkan oleh perilaku menyimpang para TKI ataupun perilaku tidak manusiawi majikan TKI di Malaysia. 2. Upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang lebih efektif ke masa depan antara lain sebagai2berikut: a. Untuk jangka panjang membuka lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia; b. Dalam jangka pendek : 1) Menindaklanjuti Kesepakatan Pemerintah Indonesia Malaysia; 2) Melakukan Evaluasi Terhadap arus migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia ke Malaysia; 3) Mengkaji secara cermat norma-norma perindungan hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 untuk direvisi sesuai perkembangan zaman; 4) Pembenahan dan penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri; 5) Pembenahan dan penguatan Peran Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan kepada TKI di Luar Negeri. Selanjutnya disarankan, untuk meminimalisasi masalah TKI yang bekerja di Malaysia agar ke depan dilakukan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia dan memperbaiki sistem pengupahan mengikuti standar pengupahan internasional (Konvensi Internasional), atau pengaturan yang lebih baik dari sistem pengupahan dan perlindungan kerja yang berlaku di lingkungan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).Kata Kunci : Perlindungan Hukum dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Yang Bekerja Di Malaysia