STUDI KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH PERLUASAN KOTA SALATIGA

An increasing urban activities such as trade, government and housing the longer the time the wider the land is needed. To overcome the problem, one of the policies taken is by expanding administrative area. Based on the rule number 69, 1992 on the changes of the border area of Salatiga municipality and Semarang Regency, administrative area of Salatiga City was expanded from 3,890.86 ha becomes 5,678.11 ha by merging a part of Semarang Regency area consisting of 13 (thirteen) villages. The expansion objectives are (1) supporting the Salatiga City function as a trading, education and sport city; a regional health facility center as well as a tourism transit city. (2) Demand on increasing public service needs, and (3) as an area arrangement in the hinterland and urban area in one unit planning. The study objectives are to know the development' performance of the expansion area and its contribution for Salatiga City development since the issues of the rule number 69, 1992, that was purposely related to the objectives of the region expansion. Aspects to be observed are government, development, and society aspects. The micro studied area are villages including in the expansion area covering 13 (thirteen) villages and macro studied area are Salatiga City area quoted in rules number 69, 1992 on the changes of the border area of Salatiga municipality and Semarang Regency. In this study, an appraisal on the performance of the development of the expansion area of Salatiga City was executed by using methods of (1) scoring analysis towards government, development as well as society aspects. (2) resource-person 's perception analysis towards the development of the expansion area of Salatiga City that are originated from government, private and society. (3) Public finance analysis towards the expanded area. In this case is the development expenditure belonging to the Salatiga City responsibility towards Salatiga City expansion area starting from 1992 up to 2000. According to the scoring analysis, it can be inferred that there are no changes of management institution forms yet from the government aspect of view. From the government aspect of view, the parameters showing the development are trade facilities (market), electricity utilities, road condition, land use system and population growth and density. Parameters that consistently grow are education. health, and worship facilities as well as built area. And parameters less developed are entertainment facility, communication and clean water infrastructure. From the government aspect, the parameter shows the growth is society life arrangement and the parameter less developed is society organization. Based on resource person's perception from government, private, and society sides toward the development of the expansion region are the expansion region has not been developed yet as expected. From the public finance sector side, the expansion area has not contributed yet to Salatiga City development. Revenue that is originated from the expansion region only contributes 24.6 % of the total expenditures. So the development of expansion region of the Salatiga City hasn't lead to the way of the objectives of the expansion as implied on the rules number 69, 1992. This study needs to be followed by determining policies that are able to push the expansion area development so that in the future the expansion area can support the Salatiga City development as expected. The policies that can be taken by (1) developing the centers of the activities and socioeconomic services out of city nucleus area. (2) Intensifying the rules on the local tax and retribution in the expansion area. Peningkatan aktifitas perkotaan seperti perdagangan, pemerintahan serta permukiman, semakin lama membutuhkan lahan yang semakin luas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu kebilakan yang ditempuh adalah dengan perluasan wilayah administrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, wilayah administrasi Kota Salatiga diperluas dari 3.890,86 ha menjadi 5.678,11 ha dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Semarang, yang terdiri dart 13 (tiga betas) desa. Tujuan diadakannya perluasan wilayah adalah (1) mendukung fungsi Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, kota pendidikan dan olah raga, pusat fasilitas kesehatan regional, serta kota transit pariwisata, (2) tuntutan kebutuhan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan (3) sebagai usaha penataan wilayah di pinggiran kota dengan wilayah kota dalam suatu kesatuan perencanaan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja perketnbangan wilayah perluasan dan kontribusinya bagi perkembangan Kota Salatiga sejak diundangkannya PP No. 60 Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000, dikaitkan dengan tujuan diadakannya perluasan wilayah. Aspek - aspek yang diamati adalah aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan. Wilayah studi secara rnikro adalah desadesa yang term asuk wilayah perluasan, meliputi 13 (tiga betas) desa dan secara makro adalah wilayah Kota Salatiga sesuai PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. Dalam studi ini penilaian terhadap kinerja perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga dilakukan dengan tnetode (1) analisis skoring terhadap aspek pemerintahan, aspek pembangunan dan aspek kemasyarakatan, (2) analisis persepsi narasumber terhadap perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga yang berasal dari unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur masyarakat, serta (3) analisis pembiayaan sektor publik, dalam hal ini pengeluaran pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Salatiga terhadap wilayah perluasan Kota Salatiga dari Tahun 1992 sampai dengan Tahun 2000. Berdasarkan analisis skoring dapat disimpulkan bahwa dari aspek pemerintahan beNm terdapat perubahan bentuk lembaga pengelola. Dart aspek pembangunan, parameter yang mentinjukkan perkembangan adalah fasilitas perdagangan (pasar), sarana listrik, keadaan jalan, sistem penataan twang dan pertumbuhan dan kepadatan penduduk, parameter yang perkembangannya tetap adalah fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan dan wilayah terbangun, dan parameter yang menunjukkan perkembangan kurang adalah fasilitas hiburan, sarana komunikasi dan sarana air bersih. Dart aspek pemerintahan parameter yang menunjukkan perkembangan adalah tata kehidupan masyarakat dan parameter yang perkembangannya kurang adalah organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan analisis persepsi narasumber yang berasal dari unsur penterintah, unsur swasta dan unsur masyarakat terhadap perkembangan wilayah perluasan menunjukkan bahwa wilayah perluasan belltm berkembang seperti yang diharapkan. Dart sisi petnbiayaan sektor publik, wilayah perluasan beim memberikan kontribusi perkembangan Kota Salatiga. Penerimaan yang berasal dari wilayah perluasan hanya memberikan kontribusi sebesar 24,6 % dari total pengeluaran. Dengan demikian perkembangan wilayah perluasan Kota Salatiga be/um mengarah pada tujuan diadakannya perluasan wilayah seperti tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992. Hasil studi ini perlu ditindaklanjuti, dengan menetapkan kebijakan yang dapat mendorong perkembangan wilayah perluasan, sehingga untuk masa mendatang wilayah perluasan tersebut dapat mendukung perkembangan Kota Salatiga seperti yang diharapkan. Kebijakan yang dapat diambil dengan 1) mengembangkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi di luar kawasan inti kota, dan 2) melakukan intensifikasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retnibusi daerah di wilayah perluasan