MERGER PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL SAW PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM MERGER PERSEROAN TERBATAS

Merger is a legal action that is done by a Limited or, furthermore, to rejoin itself to other existing Limited and for the next, the self-joining limited is dismissed. It is ruled in the Act (UU) Number 1, 1995 article 102 to 109, and Government Regulation (PP) Number 27, 1998 about the Merging, Merger, and Taking Over of Limited. There are several problems; how the implementation of Limited Merger and the legal cause emerged to the stockholder, employee, creditor, and community by the presence of Limited Merger, the Board of Director's responsibilities and assignments in the framework of giving legal protection for the stockholders, employees, creditors, and community in implementing Limited Merger are and how the form of legal protection for the stockholders, employees, creditors, and community in the implementation of Limited Merger is. The implementation of Limited Merger instead based on the Act (UU) Number 1, 1995 and Government Regulation (PP) Number 27, 1998, also prevails the special stipulation of "lex spesialis". Merger is an alternative for the developing of company to obtain the increased of efficiency, a wider market share and distribution path, but on the other side Limited Merger can cause a legal cause that is harmful for certain parties. In providing legal protection to the prejudice parties in Limited Merger, the Director and Comissioner have a 'very important, central, and strategic role. The assignments and responsibilities of Director and Commissioner have started since the arrangement of Limited Merger Proposal to the fulfillment of all rights of prejudice parties caused by the implementation of Limited Merger. In the matter of Limited Merger, the minority stockholders, employees, creditors, and community have a weak position, so the parties are frequently prejudice. To anticipate the negatif cause of Limited Merger, the Act (UU) Number 1, 1995, and Government Regulation (PP) Number 27, 1998 properly provide a legal protection to prejudice partys. Instead of legal protection given to the both Acts, there are also several other stipulations that also give legal protection to prejudice parties in Limited Merger. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perseroar, Terbatas atau lebih untuk menggabungkan did dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnva perseroan yang menggabungkan did menjadi bubar. Diatur dalam UU No. 1 Th.1995 Pasal 102 sampai dengan Pasal 109, dan PP No. 27 Th 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Ada beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang timbul terhadap pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dengan adanya Merger Perseroan Terbatas, kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham, karyawan, kreditur dan masyarakat dalam pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas. Pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas selain didasarkan pada UU No.1 tahun 1995 dan PP No.28 tahun 1998, berlaku juga ketentuan khusus 'Vex species". Merger merupakan suatu alternatif bagi pengembangan perusahaan agar diperoleh peningkatan efisiensi, memperoleh pangsa pasar yang lebih luas dan memperoleh jalur distribusi, tetapi pada sisi lain Merger Perseroan Terbatas dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu.Dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas, Direktur dan Komisaris mempunyai peran yang sangat penting, sentral dan strategis. Kewajiban dan tanggungjawab Direktur dan Komisaris dimulai sejak penyusunan usulan rencana Merger Perseroan Terbatas sampai dipenuhinya segala hak dari pihak-pihak yang dirugikan yang timbul dari pelaksanaan Merger Perseroan Terbatas. Dalam hal Merger Perseroan Tarbatas pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan masyarakat mempunyai kedudukan yang lemah, maka pihak-pihak tersebut sering dirugikan. Untuk mengantisipasi akibat negatif Merger Perseroan Terbatas, UU No.1 th 1995 dan PP No.27 th 1998 telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat pula beberapa ketentuan lainnya yang juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam Merger Perseroan Terbatas. --- Han's --