Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger perusahaan terbuka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas : studi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta

Dalam skripsi ini dibahas mengenai masalah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger perusahaan terbuka ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Studi dilakukan di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Jakarta. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya perusahaan yang melakukan merger dimana pelaksanaan merger tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham. Timbulnya pertentangan kepentingan tersebut dilatarbelakangi kebijakan yang ditempuh emiten tidak sesuai dengan kepentingan dan kemauan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pemegang saham minoritas tidak berdaya untuk menentukan kebijakan perusahaan dan menganggap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) hanya mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas saja. Sebab semua keputusan perusahaan ada pada pemegang saham lama (pendiri perusahaan), dan keputusan selalu diambil berdasarkan suara terbanyak. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya merger atau penggabungan perusahaan dan langkah-langkah alternatif apakah yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger apabila timbul kerugian? Penelitian ini merupakan penggabungan dua penelitian sekaligus yaitu penelitian yuridis normatif yang dilakukan untuk data sekunder mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan merger dan penelitian yuridis empiris untuk data primer mengenai langkah-langkah alternatif yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas apabila pelakasanaan merger menimbulkan kerugian dimana data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka mempunyai sejumlah hak-hak, baik atas nama perusahaan maupun atas namanya sendiri, dimana hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut adalah hak perseorangan yang merupakan hak individu pemegang saham sebagai subyek hukum, hak atas harga yang wajar sebagaimana yang diatur dalam pasal 104 ayat 1 UUPT jo pasal 55 UUPT, hak mewakili perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan atau bertindak mewakili perseroan untuk kepentingan perseroan yang diatur dalam pasal 85 ayat 3 jo pasal 98 ayat 2 UUPT, persyaratan melakukan gugatan yang diatur dalam pasal 66 ayat 2 UUPT, hak untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana diatur dalam pasal 67 UUPT, hak untuk melakukan pemeriksaaan perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat 3, 110, 111, 112 dan 113 UUPT, dan pembubaran perseroan yang diatur dalam pasal 117 UUPT. Apabila dalam pelaksanaan merger tersebut menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas maka ada 2 cara yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas yaitu melalui litigasi, yaitu pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan melalui non litigasi dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dimana ini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian tenaga ahli