Aliansi industri minyak kelapa sawit indonesia dan malaysia

Kerjasama antarpesaing telah menjadi trend manajemen dalam dua dekade terakhir. Aliansi industri minyak kelapa sawit (MKS) Indonesia dan Malaysia adalah kerjasama melalui kesepakatan kontrak bilateral (aliansi transaksional). Aliansi industri MKS Indonesia dan Malaysia dilaksanakan dengan melakukan ekspansi besar dalam produksi dan pemasaran hasil produksi perkebunan kelapa sawit, sehingga meningkatkan kemampuan kedua negara untuk mengisi kebutuhan MKS dunia, sementara individu-individu perusahaan di masing-masing negara tetap saling bersaing satu sama lain. Perumusan masalah dalam penelitian ini dieksplorasi dengan pertanyaan manajemen, dengan tujuan membuat investigasi empiris dari perspektif Indonesia, yaitu: (1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan aliansi ketika entitas bisnis terikat dalam jenis ”persaingan kolektif”?; (2) Siapakah pelaku yang paling berperan dalam memberikan dorongan kepada pembentukan aliansi industri MKS Indonesia dan Malaysia?; (3) Apakah tujuan utama pelaku dalam memberikan dorongan kepada pembentukan aliansi industri MKS Indonesia dan Malaysia?; (4) Apakah strategi yang paling tepat dalam menjalankan aliansi industri MKS Indonesia dan Malaysia pada masa kini dan masa yang akan datang?; dan (5) Bagaimana strategi yang dipilih dalam aliansi tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi industri MKS Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menentukan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan aliansi industri minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia dari perspektif Indonesia, (2) Mengetahui pelaku utama yang memberikan dorongan terhadap pembentukan aliansi strategis, (3) Mengetahui tujuan pelaku dalam aliansi bisnis minyak sawit Indonesia dan Malaysia, (4) Menentukan strategi yang paling tepat dalam aliansi bisnis MKS Indonesia dan Malaysia, dan (5) Membuat strategi aliansi yang dipilih mampu menghasilkan nilai tambah bagi industri MKS Indonesia. Manfaat penelitian ini diutamakan bagi Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan Republik Indonesia sebagai masukan untuk mengambil keputusan manajemen atas pengembangan strategi aliansi yang akan dikembangkan bersama-sama dengan Malaysia. Alat bantu proses hierarki analitis (AHP, analytical hierarchy process) digunakan pada penelitian ini untuk menganalisa proses aliansi, yang kemudian dilanjutkan dengan analisa nilai tambah pada strategi yang dipilih industri MKS Indonesia melalui pendekatan cluster industri. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode survey berupa proses pengukuran menggunakan wawancara terstruktur dengan alat pengukuran berupa kuesioner. Pemilihan responden dilakukan dengan metode snow ball sampling yang terdiri dari 14 orang pakar industri MKS Indonesia (akademisi, pengusaha, dan pemerintah). Wawancara pribadi secara mendalam (in depth interview) dilakukan kepada 10 responden untuk memverifikasi proposal dekomposisi hierarkhi, sehingga mendapatkan konfirmasi hierarkhi lengkap strategi pengembangan aliansi strategis industri MKS Indonesia dan Malaysia. Setelah itu data primer dibangkitkan melalui kuesioner terstruktur dengan matrik penilaian pairwise comparison berdasar skala kepentingan Saaty (1-9). Kuesioner terdiri dari 64 pertanyaan yang tersusun dalam empat bagian. Bagian pertama membutuhkan kemampuan responden untuk membuat pairwise comparison tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan aliansi. Bagian kedua meminta para responden membuat pairwise comparison lima kelompok pelaku yang mendukung keberhasilan aliansi. Bagian ketiga meminta para responden untuk membuat pairwise comparison tiga kelompok tujuan melakukan aliansi. Bagian keempat meminta para responden untuk membuat pairwise comparison lima alternatif strategi yang akan dipilih dalam aliansi. Pengolahan matriks dilakukan dengan piranti lunak Expert Choice 2000. Aliansi industri MKS Indonesia dan Malaysia dari perspektif 14 orang pakar industri MKS Indonesia telah dianalisa dengan lima alternatif strategi, yaitu: Positioning Strategis, Peningkatan Nilai Tambah, Minimisasi Biaya, Akses Kepada Sumber Daya, dan Menjalankan Mandat. Kriteria untuk menentukan keberhasilan aliansi adalah adanya Keuntungan Ekonomi Bersama, Kepercayaan, dan Tata Kelola di dalam aliansi tersebut. Ketika entitas bisnis terikat dalam jenis “persaingan kolektif,” keberhasilan aliansi ditentukan oleh Keuntungan Ekonomi Bersama (53.00%), Kepercayaan (28.87%), dan Tata Kelola (18.13%). Pelaku yang memberikan dorongan kepada efektivitas aliansi adalah Asosiasi Bisnis (27.09%), Perusahaan Besar (22.19%), Dewan Komoditas (21.05%), Pemerintah (20.60%), dan Broker (9.08%). Orientasi tujuan para pelaku tersebut adalah demi Perilaku Strategis (44.51%), Biaya Transaksi (34.27%), dan Pembelajaran Organisasi (21.22%). Strategi yang dipilih dalam menjalankan aliansi adalah Positioning Strategis (26.22%), Peningkatan Nilai Tambah (24.57%), Minimisasi Biaya (20.87%), Akses Kepada Sumber Daya (17.88%), dan sekedar Menjalankan Mandat (10.46%). Dari kelima alternatif strategi yang dipilih dengan menggunakan metode AHP pada konteks kerjasama bilateral industri MKS Indonesia dan Malaysia, Positioning Strategis memberikan dampak tertinggi bagi keberhasilan aliansi. Hal ini merupakan pilihan yang rasional karena Positioning Strategis memberikan kinerja terbaik pada kriteria Keuntungan Ekonomi Bersama, Kepercayaan dan Tata Kelola. Alternatif positioning strategis memberikan sensitivitas keberhasilan aliansi dengan gradien positif pada faktor kepercayaan, gradien netral pada faktor keuntungan ekonomi bersama, dan gradien negatif pada faktor tata kelola. Dengan sifat keuntungan ekonomi bersama yang merupakan faktor tetap, peningkatan kepercayaan dengan tata kelola yang fleksibel dalam penerapan positioning strategis akan meningkatkan keberhasilan aliansi transaksional industri MKS Indonesia dan Malaysia. Perluasan kompetensi inti melalui pembelajaran dapat menciptakan sumber daya dan kemampuan baru untuk menciptakan produk-produk baru yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Strategi peningkatan nilai tambah merupakan strategi lanjutan yang harus dijalankan ketika tingkatan aliansi bergeser dari kerjasama bilateral antarnegara (aliansi transaksional) menjadi aliansi strategis tingkat perusahaan. Keberhasilan strategi peningkatan nilai tambah membutuhkan dorongan keuntungan ekonomi bersama dan tata kelola yang lebih besar. Peran faktor kepercayaan akan semakin berkurang dan digantikan oleh faktor tata kelola yang semakin kuat. Integrasi aliansi transaksional industri MKS Indonesia Malaysia ke dalam cluster industri MKS adalah upaya transformasi aliansi transaksional menjadi aliansi strategis dengan membentuk kemitraan melalui rantai nilai. Model ideal strategi cluster industri MKS Indonesia adalah mengintegrasikan industri inti, industri antara, dan industri hilir di propinsi Riau dan Sumatra Utara dengan penguasaan pasar dalam negeri sebagai base load penguasaan pasar ekspor. Model semi ideal strategi cluster industri MKS Indonesia adalah mengintegrasikan industri inti di propinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur dengan industri antara dan industri hilir di propinsi Jawa Barat dan Banten dalam rangka penguatan basis produksi dan diversifikasi produk dari hulu ke hilir. Kelemahan penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek aliansi strategis pada tingkat asosiasi bisnis dan perusahaan, karena aliansi yang terjadi adalah aliansi transaksional berupa perjanjian kerjasama bilateral industri MKS Indonesia dan Malaysia untuk melakukan positioning strategis MKS di pasar dunia. Penelitian aliansi strategis tingkat perusahaan produsen MKS Indonesia dan Malaysia dapat dilakukan untuk melihat pengaruh aliansi terhadap peningkatan nilai tambah industri MKS Indonesia. Untuk mengembangkan cluster industri MKS Indonesia yang kompetitif perlu dilakukan perencanaan strategis dengan menggunakan Lahad Datu Palm Oil Industry Cluster (POIC) di negara bagian Sabah Malaysia sebagai patok duga yang dituangkan dalam arsitektur strategis. Rencana tindakan (action plan) kelembagaan penggerak cluster oleh pemda, kelembagaan lintas sektor dan kelembagaan spesialisasi oleh pemerintah pusat, serta kelembagaan agribisnis oleh dunia usaha perlu dikaji dengan lebih mendalam dan diintegrasikan ke dalam arsitektur strategis