Kepastian hukum dalam eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian : Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan kenyataannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masih banyak mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, kendati demikian lembaga dan mekanisme eksekusi yang menjadi opsi dan seharusnya mampu menjadi solusi nyatanya tidak memberikan kepastian hukum dalam mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, pertimbangan hakim dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak, implementasi eksekusi dan kendala serta solusi Pengadilan Agama di DKI Jakarta dalam melaksanakan putusan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak. Untuk menjawan permasalahan penelitian, penulis menggunakan teori yaitu: grand theory (teori utama) menggunakan teori Maqāṣid al-syarī`ah, middle theory (teori menengah) menggunakan teori penegakan hukum dan applied theory, (teori aplikasi) menggunakan teori keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis empiris yaitu tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya dan pandangan mantan suami dan mantan istri terhadap pelaksanaan putusan terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kedudukan dan jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui putusan Pengadilan Agama telah diatur dalam berbagai hukum positif dan hukum syar’i. Kedua, pertimbangan putusan hakim dalam memberikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meliputi pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis dan kemaslahatan untuk melindungi hak perempuan dan anak, meskipun masih ditemukan putusan hakim tanpa pertimbangan yang cukup. Ketiga, eksekusi putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak belum berjalan dengan baik disebabkan pola eksekusi yang berlaku pada perdata umum saat ini belum sepenuhnya compatible dengan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Keempat, kendala pelaksanaan putusan terkait hak perempuan dan anak adalah: pengadilan tidak memiliki wewenang melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama tanpa ada permohonan dari mantan istri, selain itu, mantan istri kesulitan mencari objek jaminan milik mantan suami sebagai syarat dalam mengajukan eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, Kebaruan penelitian ini adalah aturan eksekusi yang belum sepenuhnya compatible berdampak pada minimnya permohonan eksekusi ke pengadilan Agama. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dan redesign aturan hukum eksekusi tentang pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang sesuai dengan tujuan hukum dan menjamin terlindungnya perempuan dan anak pasca perceraian