KRITERIA IDEAL KEPALA NEGARA MENURUT AL-MAWARDI DAN RELEVANSINYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya dipimpin oleh Kepala Negara yaitu Presiden yang dipilih oleh rakyatnya secara langsung. Untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yang mana persyaratan tersebut telah diatur oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum. Persyaratan tersebut termaktub dalam peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 pasal 169 Tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Begitu pula dalam Islam beberapa pemikir diera Islam Klasik yaitu Imam Al-Mawardi yang mengemukakan pendapatnya mengenai syarat yang harus dimiliki oleh calon seorang pemimpin untuk menggantikan peran kenabian (nubuwwah) untuk menjaga agama dan negara dalam menjalankan kehidupan manusia menuju jalan syariat yang terdapat dalam karangannya yang berjudul Al-Ahkam al-Shultonniyah dikemas dan diringkas dalam ketujuh poin kriteria ideal kepala negara. Penelitian ini untuk mengkaji sudut pandang kekuasaan lembaga eksekutif yang ideal perspektif Al-Mawardi dan relevansinya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode (library research), yaitu penelitian yang diperoleh sumber sumber buku, jurnal, Al-Quran, undang undang, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian. Deskriptif analitis adalah penelitian dengan cara pengumpulan data kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganilisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan komprehensif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selain ketujuh poin kriteria ideal yang disampaikan oleh mawardi terdapat standarisasi yang mengharuskan kepala negara memiliki kualifikasi sebagai seorang mujtahid dalam mengistinbathkan suatu hukum. Dalam relevansinya terhadap peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 pasal 169 secara tekstual terdapat 2 poin yang mencerminkan makna dari kriteria ideal yang disampaikan oleh Al-Mawardi. Secara kontekstual mengenai pemenuhan standarisasi kepala negara berlevel mujtahid terdapat 6 poin yang membuktikan adanya korelasi antara poin-poin dalam pasal yang mengharuskan kepala negara memiliki pola pikir level mujtahid