Kebijakan Hukum Pidana atau Politik Hukum Pidana merupakan Kajian menyangkut politik hukum pidana sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Terkait dengan tindak pidana makar dapat ditemukan dalam Buku Kedua KUHP tentang Kejahatan pada bagian BAB I terkait Kejahatan terhadap keamanan Negara yaitu Pasal 104, 106, dan 107 KUHP namun tidak menjelaskan definisi makar. Banyaknya penafsiran dalam pasal mengenai makar yang dicetuskan oleh para ahli hukum, menyebabkan rentannya seseorang dikenai pasal ini. Seperti beberapa kasus yang dapat diakses bahwa Polisi telah menetapkan Hermawan Susanto, pria yang mengancam memenggal kepala Presiden Joko Widodo sebagai Tersangka tindak pidana makar. Video ancaman Hermawan ...
Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyangkut keselamatan ora...
Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan ...
Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indo...
Makar adalah suatu bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud u...
Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya sel...
Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk p...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Sepe...
Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah kedudukan dan kontribusi hukum pidana adat d...
Bahwa penegakan hukum di Negara Republik Indonesia tercinta ini senantiasa diuji oleh berbagai macam...
Penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan merupakan suatu usaha untuk mewujud...
Kata Kunci : Penerapan Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Tujuan Hukum Pidana di Indonesia Hukuman pi...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan dapat pengetahuan yang jelas tentang tindak pidan...
Tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers seringkali terjadi. Mereka yang merasa nama baiknya dic...
Aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimanamana dan dilakukan oleh si...
Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi perhatian oleh pencari keadilan. Pekerjaan para aparat pene...
Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyangkut keselamatan ora...
Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan ...
Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indo...
Makar adalah suatu bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud u...
Berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), makar dengan maksud supaya sel...
Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk p...
Pada skripsi ini, penulis mengangkat politik hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia. Sepe...
Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah kedudukan dan kontribusi hukum pidana adat d...
Bahwa penegakan hukum di Negara Republik Indonesia tercinta ini senantiasa diuji oleh berbagai macam...
Penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan merupakan suatu usaha untuk mewujud...
Kata Kunci : Penerapan Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Tujuan Hukum Pidana di Indonesia Hukuman pi...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan dapat pengetahuan yang jelas tentang tindak pidan...
Tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers seringkali terjadi. Mereka yang merasa nama baiknya dic...
Aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimanamana dan dilakukan oleh si...
Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi perhatian oleh pencari keadilan. Pekerjaan para aparat pene...
Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan seseorang yang menyangkut keselamatan ora...
Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan ...
Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indo...