STRATEGI OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU

Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah otonom, berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah, yang masih memiliki peluang dan potensi untuk ditingkatkan. Pajak daerah merupakan komponen utama penyumbang terbesar APBD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah di Kota Bengkulu. Salah satu komponen pajak daerah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak dan retribusi daerah . Tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis efektivitas pendapatan asli daerah di Kota Bengkulu; (2) Mengetahui faktor internal dan eksternal optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Bengkulu; dan (3) Mengetahui strategi dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: (1) Potensi pajak dan retribusi daerah di Kota Bengkulu sangat besar, jika potensi tersebut dapat dioptimalisasi akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan (2) Strategi yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Bengkulu adalah : (a) Melakukan pendataan potensi pajak dan retribusi daerah secara berkala; (b) Menambah jumlah pos-pos pembayaran pajak; (c) Koordinasi lintas sektoral yang lebih baik; (d) Menambah jumlah petugas penagih pajak dan menerapkan pemugutan pajak dengan sistem jemput bola; dan (e) Menerapkan sanksi yang tegas baik bagi wajik pajak maupun oknum pemungut pajak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum. Beberapa saran yang dapat diberikan adalah: (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajaknya hendaknya ada koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan aparat formal sebagaimana yang telah dilakukan pada pajak bumi dan bangunan, karena aparat inilah yang lebih tahu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya tentunya juga harus didukung dengan dana yang memadai dengan tetap memperhatikan skala efisiensi dan (2) Upaya sosialisasi lebih ditingkatkan lagi, sehingga wajib pajak dan masyarakat mengetahui mengenai peraturan pajak dan retribusi daerah