AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APB DESA PADA BIDANG INFRASTRUKTUR

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan APBDesa. Penelitian ini dilakukan karena Tim Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (DD) dalam penyelenggaraan, Kegiatan Bidang Pembangunan pada perencanaan, pelaksanaan administrasi keuangannya dalam pertanggungjawaban laporan belum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah : (1)Untuk melihat Sejauhmana sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Bidang Infrastruktur Telah Sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa.(2). Untuk mengetahui, Apakah ?”pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD),melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan baik saat pelaksanaan pembangunan maupun dalam kegiatan pertanggungjawaban pelaporan Pembangunan desa telah berjalan dengan baik atau belum.Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah. Kabupaten Kepahiang, khususnya Kecamatan Bermani Ilir dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di wilayah Kecamatan Bermani Ilir, sebagai lokasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan