Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Jual-beli melalui Internet Ditinjau dari Buku III Kuhperdata

Perkembangan teknologi informasi semakin mendorong munculnya berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui kecanggihan teknologi informasi tersebut dalam hal ini internet. Pada transaksi jual beli melalui internet ini tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu dapat ditarik permasalahan Tindakan Hukum Atas perbuatan melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Electronic Commerce) dan Perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam suatu hubungan hukum di dunia maya dalam hal ini pada transaksi jual beli melalui internet diselesaikan secara Hukum, dengan menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata.Kegiatan bisnis perdagangan melalui internet yang dikenal dengan istilah Electronic Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, transaksi jual beli secara elektronik mengefisiensikan waktu sehingga dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun, untuk mengetahui perbuatan melawan Hukum dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Electronic Commerce) dan Perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam suatu hubungan hukum di dunia maya pada transaksi jual beli melalui internet diselesaikan secara Hukum, dengan menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata.Tindakan hukum terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara Litigasi dan Non Litigasi. Penerapan ketentuan pasal 1365 dilakukan dengan cara penafsiran hukum ekstensif yaitu memperluas arti kata perbuatan melawan hukum itu sendiri, tidak hanya yang terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga dimungkinkan perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya, dalam hal ini pada transaksi jual beli secara elektronik.Untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum dengan Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah Cyber Crime dan langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan Cyber Crime adalah Melakukan modernisasi Undang-Undang ITE beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi Internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut