Kinerja Keuangan Daerah, Infrastruktur, Dan Kemiskinan: Analisis Kabupaten/Kota Di Indonesia 2006-2009

Salah satu aspek penting dari kebijakan desentralisasi skal adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan dana publik ke pemerintah daerah, khususnya kota/kabupaten. Sesudah lebih dari sepu-luh tahun diimplementasikan, ketersediaan informasi dan data memungkinkan untuk melakukan evaluasisejauh mana dampaknya pada pembangunan ekonomi regional. Studi ini ingin mengetahui apakah kinerjapengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyediaan infrastruktur dasar dan apakah penyediaaninfrastruktur dasar secara efektif mengurangi angka kemiskinan. Dengan menggunakan metode data panel,studi ini mengonrmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaaninfrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Adapun hubunganantara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan, sesuai harapan, ternyata negatif. Temuanini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untukmengurangi angka kemiskinan