Penelitian ini bertujuan mengevaluasi layanan informasi publik berbasis teknologi informasi pada Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah berdasarkan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap layanan informasi publik berbasis teknologi informasi pada situs Kopertis Wilayah VI, kemudian memetakan konten informasi pada menu /sub menu berdasarkan Permendiknas No 50 tahun 2011 tentang layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menentukan konten informasi publik yang sesuai UU No 14/2008. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari 58 item informasi publik yang harus disediakan, ternyata hanya terdapat 17 item (29%) s...
Komisi Informasi Publik(KIP)merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No.14...
Adanya Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tidak langsung ...
Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibk...
Abstrak Penelitian ini bertujuan mengevaluasi layanan informasi publik berbasis teknologi informasi ...
Penelitian ini bertujuan membangun peta layanan informasi publik berbasis teknologi informasi bidang...
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak memper...
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi layanan informasi publik pada website pemerintah. M...
Badan Publik di Indonesia memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ama...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan evaluasi layanan informasi publi...
Sistem informasi publik sangatlah penting dalam menunjang kebutuhan keterbukaan kepada masyarakat ba...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Keterbukaan Informasi P...
Pendaftaran tanah yang menganut asas terbuka memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang No. 14 T...
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan ket...
Nama: Reza Febriyani Ulfah, NPM: 2118500076 Judul: Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Desa Berbas...
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyel...
Komisi Informasi Publik(KIP)merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No.14...
Adanya Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tidak langsung ...
Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibk...
Abstrak Penelitian ini bertujuan mengevaluasi layanan informasi publik berbasis teknologi informasi ...
Penelitian ini bertujuan membangun peta layanan informasi publik berbasis teknologi informasi bidang...
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak memper...
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi layanan informasi publik pada website pemerintah. M...
Badan Publik di Indonesia memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ama...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan evaluasi layanan informasi publi...
Sistem informasi publik sangatlah penting dalam menunjang kebutuhan keterbukaan kepada masyarakat ba...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Keterbukaan Informasi P...
Pendaftaran tanah yang menganut asas terbuka memiliki kaitan yang erat dengan Undang-Undang No. 14 T...
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan ket...
Nama: Reza Febriyani Ulfah, NPM: 2118500076 Judul: Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Desa Berbas...
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyel...
Komisi Informasi Publik(KIP)merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang No.14...
Adanya Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tidak langsung ...
Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mewajibk...