Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kematian seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh ilmu hukum adalah bagaimana cara atau prosedur untuk menentukan status para korban kecelakaan pesawat terbang yang hingga saat ini belum ditemukan bukti fisik dari kematiannya. Bagaimana pengaturan warisan dari para korban yang hingga saat ini masih menggantung statusnya antara hidup dan mati, di mana para korban belum membuat surat wasiat ataupun memberikan kuasa untuk mewakili mereka dalam mengurus dan mengatur pengelolaan harta warisannya. KUH Perdata menggunakan istilah Orang yang diperkirakan telah meninggal dunia. Pasal 467 KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentingan bisa saja mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan setempat untuk dapat diputuskan pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim