Peran Gmim dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada Pilkada di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 20101

Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM adalah gereja dengan organisasi terbesar di Sulawesi Utaradengan populasi jemaat hampir 900.000 jiwa, Bermula dari hampir 100 orang. Kemudian melewati 177 tahun menjadi hampir sembilan ratus ribu jiwa. Data tahun 2005 GMIM mempunyai sekitar 900 pendeta, 65% di antaranya adalah perempuan, yang melayani 818 gereja lokal, yang dibagi ke dalam 85 wilayah, dengan sekitar 1.000.000 anggota. Oleh karena banyaknya jumlah anggota GMIM,dalam setiap pesta Demokrasi yang di laksanakan di Indonesia banyak partai-partai politik melakukan pendekatan- pada elit-elit GMIM dan di percayakan untuk memegang kekuasaan pada partai politik yang ada di Indonesia. Negara Indonesia setiap lima tahun sekali melaksanakan pesta Demokrasi.termasuk Pilkada Minahasa Selatan.Pada tahun 2010 Minahasa Selatan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung di pilih oleh rakyat.sebagaimana kita ketahui dalam setiap pesta demokrasi ada lembaga-lembaga tertentu termasuk Gereja menyuarakan bahwa “pilihlah sesuai dengan hati nurani\u27.kalimat ini berdasarkan pandangan gereja merupakan suara Kenabian.Kenabian yang dimaksud adalah membawa suara ALLAH dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi GMIM disini berperan agar supaya masyarakat yang ada di minahasa selatan harus mengambil bagian dalam pesta demokrasi,tetapi jangan kita terlibat oleh politik praktis,seperti money politik dan hal-hal lain yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.warga GMIM atau warga gereja harus mampu menilai setiap keadaan,situasi dan kondisi yang ada.gereja harus tegas,gereja harus memberitakan nilai-nilai etika untuk memperkaya bangsa.1 Skripsi Penulis Dijurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi 2 Mahasiswa FISIP UNSRATPENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah.Sejak masa sebelum kemerdekaan NKRI umat Kristen dan atau Gereja-gereja telah mengusahakan pendidikan melalui sekolah-sekolah yang diasuhnya.Usaha demikian masih banyak yang berkelanjutan hingga dewasa ini.Walaupun jalannya tidak selalu mulus, namun USAha tersebut mengalami perkembangan juga.Hal itu, misalnya, tampak jelas dari data tahun 1980, dimana cita-cita pendidikan Kristen dan sumbangannya kepada kehidupan nasional pada umumnya tidak jauh berbeda dari pemikiran yang dirumuskan oleh Majelis Pusat Pendidikan Kristen. Pemikiran tentang tujuan pendidikan Kristen, dalam Anggaran Dasarnya berbunyi: "Mempersiapkan tenaga pembangunan yang takut dan taat kepada Tuhan, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki integritas moral dan bersedia mengamalkan dirinya di dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia". Dari cita-cita itu tampak bahwa yang menjadi tujuan pendidikan tidak hanya pembinaan intelektualitas belaka, melainkan juga kepribadian secara menyeluruh.Walau pun masih sering terdapat anggapan dari beberapa orang bahwa umat Kristen pada umumnya dan Gereja-gereja pada khususnya kurang peduli terhadap aktivitas politik, karena politik masih di anggap tabu ketika di bawa ketataran agama. Namun Kenyataannya bahwa tidak sedikit jumlah orang Kristen yang diikutsertakan duduk dalam kabinet (kecuali dalam kabinet terakhir) dan dalam pimpinan ABRI pada waktu lalu. Unsur-unsur pokok dalam mengambil bagian di bidang politik pada masa kemerdekaan adalah bahwa mereka loyal terhadap pemerintah, mereka ikut mendukung mempertahankan Pancasila selaku dasar negara, mereka menolak ideologi komunisme, dan bahkan mereka di sekitar tahun 1960 merupakan kelompok moderat dalam pergolakan zaman. Sampai peleburannya dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1970-an, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) menjadi salah satu saluran penting aspirasi dan pemikiran Kristen di bidang sosio-politis.Di samping itu, sejak tahun 1950 Dewan Gereja-geraja di Indonesia (DGI) yang pada 1984 diubah namanya menjadi Persekutuan Gereja-geraja di Indonesia (PGI) menjadi wadah penting dalam memikirkan tanggung jawab Kristen dalam politik. Secara singkat, pemikiran itu menekankan kewajiban setiap orang Kristen untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap nasib masyarakat dan negara dengan berpartisipasi di bidang politik.Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah suatu lembaga Gereja yang bernaung dalam PGI, bertugas untuk mempersiapkan anggota-anggotanya agar dapat memenuhi tanggung jawab tersebut lewat partisipasi politik jemaat dalam kehidupan politik, termasuk didalamnya ikut berpartisipasi pada kegiatan PEMILU. Partisipasi haruslah positif, kreatif, kritis, dan realistis, adalah pernyataan-pernyataan yang sering dikeluarkanGMIM berhubungan dengan salah satu masalah politik yang ditujukan kepada pemerintah, masyarakat, dan golongan jemaat Kristen sendiri.Atas dasar pemikiran diatas mengenai peran gereja terutama dalam memperkuat partisipasi politik warga gereja, maka penelitian kali ini akan mengambil topik mengenai lembaga gereja yakni Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM, dengan mengangkat soal peran GMIM dalam meningkatkan partisipasi politik Jemaat pada pelaksanaan PILKADA Minahasa Selatan tahun 2010 (suatu studi di Jemaat GMIM Kalvari Kapitu)B. Perumusan MasalahBerdasarkan permasalahan yang sudah di uraikan sebelumnya, akhirnya dirumuskanlah masalah kedalam pertanyaan berikut :-Bagaimana peran GMIM dalam meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada PILKADA Minahasa Selatan Tahun 2010 ?.METODOLOGI PENELITIANA. Desain Penelitian.Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif.Pada dasarnya desain deskriptif kualitatif disebut pula dengan kuasi kualitatif (Bungin, 2009). Maksudnya, desain ini belumlah benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, kharakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.Dengan ciri yang seperti ini, maka memungkinkan penelitian ini bersifat mendalam dan “menusuk” ke sasaran penelitian.Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif lebih tepat jika digunakan untuk masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam seperti permasalahan tingkah laku, masalah respons masyarakat terhadap objek tertentu, serta permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat.Adapun unit yang diteliti dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah individu, kelompok atau keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial atau pranata sosial.unit individu adalah masalah-masalah individu, orang per orang, sedangkan unit kelompok atau keluarga. Sedangkan unit kelompok atau keluarga, yaitu bisa satu kelompok atau satu keluarga.Masyarakat adalah suatu desa, kecamatan, beberapa kecamatan, beberapa kotamadia dan seterusnya tergantung pada konsep masyarakat yang digunakan (Bungin, 2009).Pemilihan pendekatan kualitatif adalah untuk menjawab masalah penelitian yaitu :Untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana peran GMIM dalam meningkatkan partisipasi politik jemaat pada PILKADA Minahasa Selatan Tahun 2010Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini akan mampu memberikan informasi yang mendalam dan akurat sehingga akan membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh.Dengan demikian aktivitas penelitian dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan, yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, atau pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan. Dengan menggunakan desain ini, maka akan dapat diperoleh gambaran fenomena, fakta, sifat sertahubungan fenomenal tentang peran GMIM dan dukungannya terhadap proses pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan .B. Jenis Data.Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer adalah data yang langsung direkam di lapangan melalui wawancara mendalam dan yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri.Sementara itu data sekunder adalah data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya.a. Data Primer.Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para informan di lapangan.b. Data Sekunder.Data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh data dokumnter yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada di kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010.C. Teknik Pengumpulan, Pencatatan dan Pengolahan Data.Adapun metode pengumpulan data yang dipilih untuk penelitian ini adalah wawancara mendalam (in depth-interview).Pada dasarnya wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak berstruktur, meskipun disiapkan pula pedoman untuk melakukan wawancara.Menurut Bungin (2009) bahwa : “Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survey adalah kurang memadai, yang diperlukan adalah wawancara tak berstruktur yang bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan semendalam mungkin”.Pedoman wawancara bebas tidak berstruktur berisikan daftar pertanyaan terbuka dalam dialog lisan dengan secara bebas dan informal dengan informan tentang fakta dan informasi tentang peran GMIM dalam meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada PILKADA Minahasa Selatan Tahun 2010.D. Informan Penelitian.Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga GMIM Jemaat Kalvari yang dinilai representatif untuk memberikan informasi dan data tentang peran GMIM dalam meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada PILKADA Minahasa Selatan Tahun 2010 yaitu :a. Ketua Jemaat GMIM Kalvari Kapitu.b. BPMJ GMIM Kalvari Kapituc. Majelis Jemaat GMIM Kalvari Kapitud. Tokoh-tokoh Jemaat GMIM Kalvari KapituE. Instrumen Penelitian.Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data melalui wawancara tak berstruktur dan ketika pengamatan, adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu seperti alat perekam suara (tape recorder), alat rekam visual (video recorder), alat tulis, serta lap top untuk menyimpan data hasil penelitian. Adapun materi wawancara dan pengamatan adalah diperluas dari berbagai variabel yang dikemukakan dalam hipotesis kerja.F. Arena dan Situasi Penelitian.Setting dalam penelitian ini adalah arena dan situasi dimana proses wawancara dan observasi dilaksanakan. Pola ini adalah merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Creswell (1994:149) yaitu bahwa the setting (where the research will take place). Selanjutnya area penelitian adalah area dari kegiatan sehari-hari dari para informan penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Emerson dalam Newman (1973: 343) bahwa field research is the study of people acting in the natural courses of their activites.G. Prosedur Penelitian, Pengumpulan dan Analisis Data.Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Tahap pra penelitian. Yaitu menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, penilaian kondisi fisik area penelitian, penentuan para narasumber atau informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan mempersiapkan diri untuk dapat masuk dan menyesuaikan dengan lingkungan dan pola kehidupan dari objek penelitian. Ini dibutuhkan dalam konteks untuk membangun kepercayaan dari objek yang akan diteliti, serta mendorong kepada nuansa akademik.2) Tahap Pengumpulan dan Analisis data.Pada tahap ini data dan informasi yang diperoleh, direduksi atau dipilah-pilah, kemudian dilakukan focusing dan penyederhanaan terhadap catatan lapangan. Reduksi dilakukan dengan cara membaca transkrip, hasil wawancara, catatan pengamatan atu dokumen yang akan dianalisis.3) Tahap Penulisan Laporan Penelitian. Penulisan laporan akhir adalah memuat temuan penelitian, tetapi selain itu juga menguraikan hasil interpretasi dan eksplanasi temuan-temuanpenelitian dan penarikan kesimpulan penelitian, verifikasi, Perumusan dalil-dalil dan rekomendasi akademik, serta rekemonedasi pragmatis yang terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian.Tahap terakhir dari bagian ini adalah penarikan kesimpulan yaitu menarik proposisi atau dalil-dalil atau hipotesis tertentu berdasarkan kecenderungan interaksi yang terjadi antar atribut. Pada dasarnya kesimpulan yang diarahkan sebagai jawaban masalah penelitian, akan menjelaskan pola korelasi antara kategori dan properties.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Peran Gereja dalam Menghadapi PilkadaHaris mengatakan gereja punya peran penting dalam politik.Ia mengajukan dua alasan. Saya ringkas sebagai berikut :Pertama, banyak warga gereja yang setiap hari harus menghadapi masalah sosial-politik-ekonomi. Kebijakan politik yang dibuat pemerintah berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan warga gereja. Gereja tidak bisa lepas dari realitas yang dihadapi jemaatnya.Bahkan Alkitab telah menujukkan banyak tokoh yang aktif terlibat dalam politik seperti Amos dan Daniel.Johanes Pembabtis dan Yesus Kristus juga banyak berbicara tentang kondisi politik pada masa mereka.Keterlibatan gereja dalam politik merupakan bentuk reflektif iman terhadap lingkungan sekitarnya.Kedua, gereja harus membawa suara kenabian. Kenabian yang dimaksud adalah membawa suara Allah kedalam proses pembuatan kebijakan, stuktur dan isu-isu yang mengarah pada kemanusian secara umum. Gereja harus berani mengatakan “iya” dan “tidak” terhadap kebijakan dan janji pemerintah. “Iya” yang maksudnya adalah mendukung program pemerintah yang komit kepada penyediaan pendidikan yang bermutu, memberikan akses kesehatan yang baik dan significant dan hal-hal lain yang membuat kehidupan warga menjadi lebih baik. “Tidak” ditujukan kepada tindakan penyelengara pemerintahan yang koruptif, manupulatif, sengaja melakukan kesalahan dan tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat.Kesimpulannya : gereja harus ada dalam proses Perumusan kebijakan publik. Gereja harus aktif mempengaruhi kebijakan negara melalui politik. Gereja tidak bisa menarik diri atau diam terhadap proses politik. “The church has to be prophetic, speaking for God. The church has to herald the ethical values that enrich a nation. The church has to be bold and forthright, constructive and innovative. The church has to be “salt and light” in what is so often a corrupt environment, to bring light and health (Gereja harus seperti nabi, berbicara atas nama Allah. Gereja harus memberitakan nilai-nilai etika yang memperkaya bangsa. Gereja harus berani dan tegas, konstruktif dan inovatif.Gereja harus menjadi “garam dan terang” dalam lingkungan yang dikenal korup, untuk membawa terang dan kebaikan),” tulis Jim Haris.Relasi Gereja dan Negara menurut Prof. J. Philip Wogaman, guru besar Etika Kristen di Wesley Theological Seminary, Washington, Amerika Serikat (AS) menulis buku berjudul Christian Perspectives on Politics (2000). Melalui buku itu, Wogaman membantu kita mengidentifikasi relasi antara gereja dan negara. Merujuk kepada sejarah, Ia membagi hubungan gereja dan negara kedalam empat relasi:1. Pertama, Teokrasi, di mana negara berada di bawah kontrol pemimpin-pemimpin agama. Dalam masyarakat primitif, bentuk negara seperti ini sangat lazim, seperti di dalam teokrasi Ibrani kuno.2. Kedua, Erastianisme. Istilah ini berasal dari nama seorang Swiss-Jerman di abad ke-16, Thomas Erastus. Di sini negara, atau lebih tepat para politisi berusaha mengendalikan gereja.Mereka mencari keuntungan-keuntungan politik dengan memperalat gereja.Singkatnya, gereja dipolitisasi bagi keuntungan-keuntungan politik.3. Ketiga, pemisahan gereja dan negara secara ramah. Di banyak negara pemisahan itu berlaku secara legal, tanpa kekerasan dan rasa benci.Itulah yang secara konstitusional terjadi di Amerika Serikat, kendati di dalam Kenyataannya tidak selalu begitu.4. Keempat, pemisahan gereja dan negara yang tidak ramah. Khususnya dalam dua abad terakhir pemisahan seperti ini marak.Gerakan anti-klerikalisme (anti-gereja) misalnya di Perancis pada abad ke-19.Juga di Mexico terjadi hal serupa, ketika para imam dilarang memakai pakaian imam.Di kebanyakan negeri Marxis juga pemisahan seperti ini terjadi. Negara Albania dulu merupakan contoh yang sangat jelas bahwa negara sama sekali tidak mau tahu dengan gereja.Pdt. Alokasih Gulö, S.Th, M.Si dalam artikel Gereja dan Politik: Suatu Catatan Pengantar Tentang Hubungan dan Peran Gereja Dalam Politik (2013) menulis bahwa relasi antara gereja dan negara sangat dipengaruhi kondisi politik setempat. Relasi gereja dengan negara tidak sama di setiap tempat dan periode. Dalam keadaan kristis, peran politik gereka untuk mempengaruhi negara biasanya lebih besar dan agresif. Gereja bahkan bisa masuk kedalam politik praktis.Bahkan bila diperlukan gereja dapat menjadi partai politik dan terlibat dalam revolusi.Peran ini ditujukan untuk mengubah perilaku penyelengara, dari kedikatoran menjadi lebih demokratis.Namun dalam keadaan yang relative bebas seperti di negara demokratis, peran politik gereja cenderung lebih sedikit dan sederhana.Dalam sistem politik terbuka dimana warga punya kebebasan berbicara, gereja lebih berperan sebagai mediator baik sebagai lembaga pendidikan politik, perpanjangan loby masyarakat dan penegak moral.B. Sikap Politik Gereja GMIM Kalvari Kapitu dalam PilkadaKondisi politik di Jemaat Kalvari Kapitu menjelang pilkada tergolong normal. Warga tidak kehilangan kebebasan untuk menyatakan pendapat politiknya.Keamanan warga dijamin baik dengan baik oleh Polisi dan TNI.Hukum masih tegak berdiri. Dengan situasi normal seperti ini, peran politik gereja merujuk Prof. J. Philip Wogaman hanya ada tiga yaitu menegakan moral, melakukan pendidikan politik dan melakukan loby-loby politik untuk isu tertentu.Lantas bagaimana gereja secara institusi melaksanakan peran politiknya itu?Tulisan Dr. James Emery White dalam artikel Christian and Politics (2012) menarik dijadikan sebagai rujukan. Menurut White gereja bisa mengambil posisi resmi, asalkan tidak langsung mendukung atau menentang calon dalam proses pemilihan. Gereja dapat membantu warga untuk memahami pilihan apa yang baik bagi mereka, namun hal itu boleh dilakukan selama mereka (warga) diarahkan pada semua pemilih yang berhak dan tidak menuju hanya satu partai politikGereja juga dapat mengundang kandidat di dalam sebuah forum untuk membahas isu-isu khusus seperti kemiskinan, kesehatan dan hal-hal yang berhubungan kesejahteraan warga.Di dalam forum itu, setiap kandidat diminta memberikan solusi atas isu-isu yang didiskusikan.Lewat forum ini, gereja memberikan warga kesempatan menilai kandidat dan program mana yang paling mereka percaya.Gereja juga harus terbuka menerima kunjungan kandidat. Gereja harus memperlakukan semua kandidat dengan cara yang sama yaitu berdoa baginya dan mengingatkanya tentang moralitas baik dalam proses pemilihan dan ketika Ia memimpin. kata kuncinya adalah “secara langsung”. Gereja tidak bisa mengatakan secara resmi,”Kami mendukung Jhon Doe atau “Kami menentang Jane Doe,” tulis James Emery White newsletter CCA Connection, Cincinnati Christian University, AS. Gereja juga tidak boleh mengirimkan dukungan kepada salah satu kandidat dengan menggunakan kop surat resmi gereja. Tanda-tanda politik tidak boleh ditampilkan pada property gereja.Bisakah Pendeta Mendukung Kandidat? White mengatakan, seorang pendeta (termasuk penatua dan jemaat -red) secara pribadi dapat mendukung seorang kandidat.Namun dukungan itu harus diberikan secara “tidak langsung”.Maksudnya seperti ini. Sebagai pribadi, seorang pendeta dapat mempengaruhi orang yang Ia kenal, termasuk jemaatnya sendiri. Ia boleh mekakukan hal itu melalui percakapan-percakapan harian, seperti berbicara di tempat parkir dll. Namun pendeta itu tidak boleh menyampaikan dukungan kepada kandidat dari atas podium.Pendeta secara pribadi, dapat bekerja untuk kandidat dan memberikan dukungan keuangan.Namun gereja secara institusi tidak bisa memberikan dukungan keuangan kepada kandidat, sekalipun anggota gereja telah menyetujuinya.Sebagai pribadi, pendeta dapat menulis di media masa sebagai bentuk dukungannya kepada kandidat. Pendeta itu dapat menggunakan gelar dan affiliasi gerejanya.” sebagai pendeta saya bebas bebicara dan mengajarkan moral dan isu sosial yang berhubungan dengan debat politik, seperti aborsi, pernikahan sejenis dan masalah ekonomi – bahkan jika, hal itu berimplikasi memberikan dukungan kepada salah satu kandidat dan mengkritik yang lain,” tukas James Emery White.C. Peran Gereja GMIM Kalvari Kapitu dalam Peningkatan Partisipasi Politik JemaatPenelitian ini merupakan analisis mengenai peran Gereja terlebih khusus Gereja Masehi Injili di Minahasa, dalam peningkatan partisipasi politik jemaat, sehingga menjadikan warga gereja dewasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Hasil wawancara dengan informan mengenai program pelayanan GMIM tahun pelayanan 2010-2013 yang berkaitan dengan partisipasi politik bagi warga GMIM, adalah sebagai berikut:Pdt. SR selaku Ketua BPMJ GMIM Kalvari Kapitu mengatakan: GMIM dalam melaksanakan tugas pelayanan, dituangkan melalui program kerja yang disusun setiap tahunnya, program kerja ini dibagi menurut pelayanan kategorial yang ada, yaitu Bapa, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Anak. Dalam penetapan program pelayanan ini disampaikan melalui suatu rapat paripurna yaitu Sidang Tahunan Majelis Sinode (STMS) yang dilaksanakan setiap tahunnya.Dalam STMS ini dilaporkan dan dibahas kegiatan/program pelayanan dari masing-masing kategorial yang ada sepanjang tahun yang berjalan.Pnt.