Mencari Kompensasi Bagi Masyarakat Adat yang Melestarikan Hutan Adat di Kabupaten Bungo

Hutan adat (rimbo adat dalam bahasa lokal) masyarakat adat Datuk Sinaro Putih di Kabupaten Bungo, dibentuk atas kekhawatiran beberapa orang dari dalam masyarakat adat akan kelestarian hutan di wilayah ulayat mereka. Mereka sepakat menerapkan seperangkat aturan dan falsafah adat tentang pemanfaatan dan pengelolaan hutan adat. Namun ada beberapa hambatan dan tantangan dalam mengelola hutan adat yang ada saat ini di Desa Baru Pelepat dalam wilayah adat Datuk Sinaro Putih, antara lain: Tekanan dari perkebunan, Perusahaan hutan dan pertambangan, nilai-nilai adat yang belum tersosialisasi ke generasi muda, dan keterbatasan dana, peralatan, sumber daya manusia yang belum layak bagi kelompok pengelola hutan adat untuk melakukan patroli keamanan hutan adat. Untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat yang bersifat finansial secara berkelanjutan, perlu dirancang mekanisme distribusi manfaat dengan pendekatan keuangan publik berbasis yurisdiksi. Mekanisme distribusi manfaat ini akan secara otomatis menguatkan pengakuan dan pengukuhan tata batas kawasan hutan adat, karena pengakuan hutan adat sebelum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan perlu pengakuan di tingkat daerah terlebih dahulu melalui peraturan daerah (Perda). Usulan kebijakan kali ini menyasar pada sumber dana publik yang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat lokal yang potensial sebagai instrumen pendanaan mekanisme distribusi manfaat bagi masyarakat adat yaitu: - Dana bagi hasil (DBH) dari royalti kehutanan dan pertambangan, penggunaan dana ini menjadi diskresi pemerintah kabupaten. - Dana desa (DD), di mana penggunaan dana ini menjadi diskresi pemerintah desa. Namun, belum cukup jelas terkait bagaimana distribusi dan penggunaan dana desa ini