Analisis Penerapan Bea Masuk dan PPh Pasal 22 atas Pembelian Material Impor pada PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia

Komponen perekonomian Indonesia diantaranya pajak. Tanpa pajak Negara akan sulit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Bea Masuk dikenakan atas barang impor, baik Bea Masuk yang berlaku umum, Bea Masuk Anti Dumping, Bea Masuk Imbalan atau Bea Masuk tindakan pengamanan. Penerapan Bea Masuk sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya Impor barang dari luar Daerah Pabean kedalam wilayah Pabean. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan (KPP) Bea dan Cukai Kota di PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor pada KPP Bea dan Cukai Di PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia sudah sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan No 175/PMK.011/2013. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yaitu metode yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan maka prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada KPP Bea dan Cukai di PT. Yamaha Music Manufacturing Indonesia sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.011/2013. Dimana pada prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5%. Ketelitian dalam pemeriksaan dokumen dalam kegiatan impor sangat diperlukan untuk mencegah terjadi kesalahan perhitungan dan pelanggaran aturan dalam proses impor. Kata kunci : Penerapan, Bea Masuk, PPh Pasal 22, Pembelian Impo